Pemerintah Akan Masukan RPJMN 2025-2045 ke DPR untuk Disahkan Jadi UU

Nantinya, pemerintah berharap RPJMN itu bakal disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Diharapkan bisa dibahas (DPR) pada periode ini sampai bulan September,” ujar Airlangga ditemui di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Menurutnya, RPJMN penting untuk segera dibahas agar diketahui oleh para kandidat calon presiden (capres).

Menurut Airlangga, pemerintah saat ini tak mau proses pembangunan terputus atau tidak dilanjutkan.

“Ini menjadi penting untuk menjadi platform dari para capres yang akan maju dalam kontestasi politik,” katanya.

Airlangga pun memerintahkan Fraksi Golkar untuk fokus membahas RPJMN yang akan segera dimasukkan pemerintah ke DPR RI.

“Sehingga dengan demikian pembangunan ke depan akan berkesinambungan, target-target pembangunan menjadi jelas, mayoritas pembangunan sudah digariskan,” kata Airlangga.