Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mengatakan sudah 10 tahun legislatif menunggu calon hakim agung perempuan untuk Kamar Tata Usaha Negara (TUN) dan Pajak.

Dia menyebut ada beberapa Hakim Agung perempuan yang pernah menjabat, tapi sudah pensiun sejak 2013 lalu.

Hal itu disampaikan Hinca saat melakukan uji kelayakan calon Hakim Agung Lulik Tri Cahyaningrum sebagai calon Hakim Agung bidang TUN di ruang sidang Komisi III, DPR RI, Senin (27/3/2023).

"Kita lupa pernah mencatatkan nama-nama perempuan, catatan saya Yang Mulia Hairani Awani, ada Yang Mulia Titiek Nurmala Siagian, dan kemudian ada Yang Mulia Marina Sidabuta yang pensiun 2013," imbuh dia.

Sebab itu, kata Hinca, keberadaan Lulik menjadi jawaban penantian DPR terhadap calon Hakim Agung perempuan, khususnya di bidang TUN.

"Sejak 2013 sampai sekarang, tidak ada satupun hakim agung perempuan di Kamar TUN dan Pajak, kita menunggu 10 tahun baru hadir," kata dia.

Di sisi lain, Hinca menyinggung komposisi Hakim Agung yang kini masih didominasi kaum pria. Perempuan, kata dia, hanya mendapat porsi 10 persen dari 48 kamar di Mahkamah Agung.

Padahal, kata Hinca, di partai politik saja sudah diwajibkan memiliki proporsi 30 persen keterlibatan perempuan.

"Kita lihat dalam angka lebih luas seluruh kamar di MA yang sekitar 48 itu, ada 5 saja Hakim Agung Perempuan itu kira-kira10 persen, sedangkan di parpol wajib 30 persen," imbuh dia.

Hinca berharap besar agar Lulik bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada DPR-RI sehingga ia bisa menjadi salah satu dari 48 Hakim Agung di Mahkamah Agung.

"Karena itu tidak berlebihan saya menyebut selamat datang di bangku panas ini, mudah-mudahan ibu bisa memenuhi harapan teman-teman semua," pungkas Hinca.

Sebagai informasi, hari ini DPR-RI melakukan uji kelayakan kepada 6 calon Hakim Agung dan 3 calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM).

Berikut 9 calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Mahkamah Agung RI yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan:

1. Annas Mustaqim

Jabatan: Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Bidang kompetensi: Pidana

2. Imron Rosyadi

Jabatan: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Bidang kompetensi: Agama

3. Sukri Sulumin

Jabatan: Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda Bidang kompetensi: Pidana

4. Lulik Tri Cahyaningrum

Jabatan: Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung

Bidang kompetensi: Tata usaha negara

5. Lucas Prakoso

Jabatan: Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA

Bidang kompetensi: Perdata

6. Triyoso Martanto

Jabatan: Wakil Ketua II Pengadilan Pajak

Bidang kompetensi: Tata usaha negara khusus pajak

Calon hakim "ad hoc" hak asasi manusia

1. M. Fatan Riyadhi

Jabatan: Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Bidang kompetensi: hak asasi manusia

2. Heppy Wajongkere

Jabatan: Pengacara pada Firma Hukum Heppy Wojongkere & Partners

Bidang kompetensi: hak asasi manusia

3. Harnoto

Jabatan: Anggota Polisi Republik Indonesia

Bidang kompetensi: hak asasi manusia.