Pemerintah Belum Siapkan Rencana jika Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy mengaku belum menyiapkan rencana jika Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 setelah banyak pihak yang menolak keikutsertaan tim nasional Israel di turnamen tersebut.

"Kita belum (berpikir) sejauh itu sih, kita masih berharap ada perubahan sikap dari FIFA dan juga kita akan mencoba untuk mengakomodasi bebagai macam penolakan dari dalam," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Muhadjir mengakui bahwa pemerintah telah mengajukan sejumlah prasyarat kepada FIFA soal keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia.

Ia menuturkan, prasyarat itu disampaikan karena pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Karena itu kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu harus ada prasyarat-prasyarat khusus dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu," kata Muhadjir.

Kendati demikian, Muhadjir menegaskan bahwa sikap itu bukan berarti Indonesia menolak kehadiran Israel dengan alasan taat kepada konstitusi.

Menurut dia, prasyarat itu diajukan agar keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 tidak dianggap melanggar konstitusi Indonesia.

"Bukan berarti kita menolak kehadiran dia dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia boleh asal gini, gini, gini, gitu lho," ujar Muhadjir.

Muhadjir enggan membeberkan prasyarat apa saja yang diajukan pemerintah ke FIFA karena menurutnya percuma setelah FIFA memutuskan menunda undian grup Piala Dunia U-20 yang semestinya digelar pada Jumat (31/3/2023).

"Ya tentu saja kita menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesempatan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Namun, Muhadjir mengaku masih optimistis Indonesia dapat menggelar Piala Dunia U-20 sesuai rencana.

Ia menyebutkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan terbang ke Zurich untuk melobi FIFA terkait polemik keikutsertaan Israel.

"Kemarin baru salah satu wakil ketua dari PSSI yang ketemu, mudah-mudahan ada titik temu, paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, sejumlah pejabat dan tokoh publik ramai-ramai menyuarakan penolakannya atas keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Serangkaian penolakan ini berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang dijajah oleh Israel.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, misalnya, ikut menolak Israel bermain di Indonesia.

Ganjar beralasan, penolakan tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini juga menjadi amanat dari Presiden pertama Indonesia Soekarno.

"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar, Kamis (23/3/2023).

Untuk itu, politikus PDI-P tersebut mendukung adanya terobosan agar Piala Dunia U20 tetap berjalan tanpa kehadiran Israel.

Senada, Gubernur Bali Wayan Koster juga menolak kehadiran Israel karena tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia.

"Kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang Tim dari Negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali," kata Koster dalam suratnya.

"Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan Tim dari Negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali," sambungnya.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai penolakan datangnya timnas Israel untuk berlaga di Indonesia oleh sejumlah politikus patut disayangkan.

Pasalnya, hal ini menandakan seolah warga Israel atau negara yang diwakilinya oleh timnas adalah sesuatu yang haram untuk hadir di Indonesia.

Menurut dia, yang seharusnya ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia ialah kebijakan zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina.

"Penolakan Timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah Kepala Daerah maupun politikus patut disayangkan. Yang ditentang seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina," kata Hikmahanto dalam siaran pers, Senin (27/3/2023).

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun telah menyatakan tidak keberatan dengan datangnya Timnas Israel. Pihaknya menyerahkan keputusan pada Indonesia terkait kedatangan tersebut.

Ia mengatakan, kepesertaan masing-masing negara yang ikut serta dalam event bergengsi tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah suka atau tidak suka.

"Tentu saja kepesertaan masing-masing negara yang ikut dalam event ini tidak ada keterkaitannya dengan masalah suka atau tidak suka dengan negara-negara yang ikut serta tersebut," kata Zuhair dalam konferensi pers di Kedubes Palestina, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Zuhair menyampaikan, setiap federasi sepak bola di dunia memiliki ketentuannya masing-masing pada kompetisi yang digelarnya. Adapun kedatangan timnas Israel ke Indonesia merupakan bagian dari kompetisi yang sudah berjalan dengan berbagai aturan yang berlaku.