Pemenjaraan Budi Pego Disebut Mencederai Wajah Mahkamah Agung

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Amensty International Indoensia Usman Hamid menanggapi dieksekusinya Budi Pego dalam kasus cetak spanduk aksi demonstrasi berlambang palu arit.

"Penangkapan ini menunjukkan semakin sempitnya ruang sipil, termasuk mereka yang berusaha melindungi lingkungan," ujar Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Senin (27/3/2023).

Usman mengatakan, Budi Pego bukan ditangkap karena tuduhan mencetak lambang palu arit di spanduk demonstrasi.

"Jelas sekali Budi Pego ditangkap hanya karena memiliki sikap yang kritis atas proyek tambang emas di lingkungannya," katanya.

Menurut Usman, bukannya melindungi hak Budi Pego untuk berpendapat dan berekspresi damai, aparat penegak hukum justru membungkamnya.

"Ini juga mencederai wajah badan peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung yang merupakan benteng terakhir keadilan," ujarnya.

Kriminalisasi atas Budi Pego berawal ketika dirinya bersama puluhan warga Pesanggaran melakukan aksi pemasangan spanduk penolakan tambang emas Tumpang Pitu pada 4 April 2017.

Di tengah-tengah aksi pemasangan spanduk, ada spanduk sisipan berlogo palu arit yang tidak dibuat oleh warga yang melakukan aksi.

Penangkapan dan penahanan Budi Pego pada Jumat (24/3/2023) merupakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1567 K/PidSus/2018 yang memvonisnya dengan hukuman penjara 4 tahun.

Budi Pego sebelumnya pernah ditahan 10 bulan usai vonis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan vonis Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Ia didakwa melanggar ketentuan Pasal 107a KUHP karena dianggap mengajarkan ajaran marxisme, komunisme, dan leninisme.

Menurut Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan, Budi Pego sendiri tidak memahami apa itu marxisme, komunisme, dan leninisme.

Bahkan, fakta di persidangan, spanduk tersebut tidak dibuat oleh warga dan barang buktinya hilang.