Salin Artikel

Survei Indikator: Elektabilitas Gerindra Melejit Imbas Naiknya Elektoral Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Partai Gerindra naik tajam hampir 5 persen menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia.

Pada survei Desember 2022 lalu, tingkat elektoral partai pimpinan Prabowo Subianto itu sebesar 9,5 persen. Sedangkan dalam survei terbaru, Gerindra mencatatkan elektabilitas 14,0 persen.

Capaian tersebut menempatkan Gerindra sebagai partai dengan elektabilitas terbesar kedua setelah PDI Perjuangan, menggeser posisi Partai Golkar.

Menurut survei Indikator, melesatnya tingkat elektoral Gerindra tak lepas dari peningkatan elektabilitas sang ketua umum.

"Gerindra meningkat tajam ke 14 persen. Mungkin karena (elektabilitas) Pak Prabowo meningkat, jadi membawa efek ke Gerindra," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei daring, Minggu (26/3/2023).

Masih menurut survei Indikator, elektabilitas Prabowo tercatat naik lebih dari 2 persen, dari 19,5 persen pada survei sebelumnya, menjadi 21,7 persen pada survei terbaru.

Ini disinyalir efek endorsement Presiden Joko Widodo terhadap Prabowo. Diketahui, beberapa waktu terakhir Jokowi kerap melempar sinyal dukungan buat Menteri Pertahanan itu.

Meski tak berimbas banyak, namun endorsement Jokowi berhasil meningkatkan elektoral Prabowo sebagai kandidat capres.

“Ketika Jokowi endorse Prabowo, efek terhadap pendukung Prabowo itu kecil karena pendukung Prabowo sendiri sudah lari, terutama setelah Prabowo tergabung dengan pemerintah,” ujar Burhanuddin.

Selain Gerindra, sejumlah partai politik juga mengalami kenaikan elektabilitas seperti Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bersamaan dengan itu, beberapa partai mengalami penurunan tingkat elektoral, di antaranya PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Adapun pada bursa capres, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih memimpin dengan elektabilitas 30,8 persen, naik dibanding survei sebelumnya yang elektabilitasnya 29,5 persen.

Lalu, elektabilitas Prabowo seimbang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni 21,7 persen. Namun, berbeda dengan Prabowo yang mengalami peningkatan, elektabilitas Anies turun sekitar 1 persen dibanding survei sebelumnya.

Sebagai informasi, Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada Februari hingga Maret 2023 dengan melibatkan 2.020 responden yang diwawancara secara tatap muka.

Dalam survei 9-16 Februari 2023, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan jumlah tersebut, margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, dalam survei periode 12-8 Maret 2023, ada 800 responden yang terlibat. Margin of error pada survei ini sebesar 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun penarikan sampel dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia dilakukan menggunakan metode multistage random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/27/15274921/survei-indikator-elektabilitas-gerindra-melejit-imbas-naiknya-elektoral

Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke