Pembagian Sembako di Madura Disebut Money Politics, Said Abdullah: Salah Alamat

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah memberikan klarifikasi tentang adanya money politics atau politik uang dalam pemberian bantuan sembako pihaknya kepada kaum miskin di Madura.

“Jadi kalau itu dikesankan (sebagai) money politics tentu salah alamat. Saya perlu sampaikan seterang-terangnya, setiap reses (kegiatan yang dilakukan anggota dewan di luar masa sidang) saya menerima uang reses (kunker) selaku anggota DPR,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (27/3/2023).

Sebelumnya, Said bersama para pengurus cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) se-Madura membagikan paket sembako senilai Rp 175.000 kepada masyarakat Madura.

Bantuan yang sebagian dibagikan dalam bentuk uang tunai ini, khususnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Madura.

Kegiatan itu pun mendapat respons positif dari para penerima bantuan. Namun, muncul respons negatif dari akun anonim Twitter @PartaiSocmed dengan membuat framing menyudutkan Said telah melakukan money politics, hingga di-tag ke akun resmi milik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI).

Menurut Said, jumlah bantuan senilai Rp 175.000 paket sembako tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga miskin se-Madura.

“Pada kesempatan ini, saya juga perlu menjelaskan ke media massa, seperti framing oleh sebuah akun anonim di media sosial (medsos), kami membagikan uang kepada warga Madura. Saya bersama para pengurus cabang PDI-P se-Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada fakir miskin,” jelasnya.

Said mengaku bahwa uang yang tersebut memang niat disalurkan sebagai zakat mal, yaitu salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Hal ini sudah rutin ia lakukan setiap tahun sejak 2006.

Bahkan jika ada rezeki berlebih, ia mengungkapkan keinginan untuk berzakat lebih banyak menjangkau kaum fakir miskin.

Mengamini keinginan Said, banyak netizen terutama yang berasal dari Madura menjelaskan bahwa pembagian zakat mal rutin itu dilakukan Said di Masjid Abdullah Syechan Baghraf. Masjid ini sendiri didirikan secara gotong royong oleh Said Abdullah.

Bagian dari akuntabilitas publik

Said mengatakan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Madura dalam bentuk sembako tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik.

“(Bantuan) itu bagian dari akuntabilitas publik yang harus saya lakukan, sehingga saya kabarkan ke media juga. Di luar itu saya ini muslim, saya diwajibkan untuk zakat,” ucapnya.

Oleh karenanya, Said menunaikan zakat tersebut bersama pada kader PDI-P se-Madura dan sekaligus mengajak para kepala desa (kades) sebagai penunjuk kawasan sentra kemiskinan ekstrim warganya.

“Kenapa (bantuan tersebut) ada logo PDI-P? Sebab, sebagian kader bergotong-royong dan itu juga diniatkan zakat mal. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pembagian sembako di atas,” imbuhnya.

Said menegaskan, kegiatan tersebut juga lakukan di luar masa kampanye yang diatur oleh KPU.

“Jadi jangan digiring ke arah sana (money politic). Saya sangat paham apa yang harus kami patuhi sebagai calon legislatif (caleg) selama masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” jelas Said dengan tegas.

Menanggapi lebih lanjut kelakukan akun anonim tersebut, ia mengungkapkan, pihaknya kemungkinan akan menempuh jalur hukum.

Apalagi, akun itu menggiring seolah kegiatan yang dilakukan Said melanggar hukum.

“Kami akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun yang tidak bertanggung jawab, bersembunyi di balik anonimitas, tetapi melempar kotoran kepada orang lain. Ini bulan puasa, harusnya saling memberi berkah kepada sesama bukan menebar fitnah,” ucapnya.