Salin Artikel

Pengamat: Kode Serba 2 Puan Maharani, Berpotensi Maju Jadi Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai kode serba dua yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani pasca bertemu dengan Presiden Joko Widodo memiliki kemungkinan bahwa ia akan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada 2024.

Ahmad menilai, kode serba dua yang disampaikan Puan Maharani itu mengindikasikan bahwa manuver politik Puan belum selesai.

"Artinya, masih ada ruang potensi dan kemungkinan bagi majunya Puan Maharani di posisi nomor 2, dengan skema Cawapres," kata Ahmad kepada Kompas.com, Sabtu (25/3/2023).

Ahmad menilai, dijadikannya Puan Maharani sebagai cawapres rasanya cukup masuk akal.

Sebab, partai berlambang banteng itu perlu memikirkan keberlangsungan kepemimpinan politik Megawati Soekarnoputri.

Diakui atau tidak, Presiden pertama RI, Soekarno, yang merupakan ayah Megawati masih memiliki akar dan kekuatan politik untuk mengokohkan soliditas basis pemilih loyal PDIP.

Terlebih, menguatkan posisi Puan sebagi calon pemimpin masa depan, sama halnya dengan menutup peluang kudeta kepemimpinan di internal PDIP, yang sudah diincar oligarki kekuasaan saat ini.

"Selain itu, Puan sendiri juga telah ditunjuk sebagai garda terdepan komunikator politik PDIP untuk membuka ruang negosiasi dengan partai-partai politik calon mitra koalisi," ucap Ahmad.

Namun, kata Ahmad, ada yang perlu dipikirkan lebih lanjut setelah Puan ditunjuk menjadi cawapres, yakni menguatkan skema koalisi pencawapresan Puan.

Menurut Ahmad, sejauh ini, potensi pencawapresan Puan bisa melalui dua skema besar.

Pertama, mengawinkan dua kader PDIP, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Puan Maharani. Hal ini menjadi mungkin lantaran PDIP menjadi satu-satunya partai yang memiliki "golden ticket", bisa mengusung capres-cawapres tanpa berkoalisi.

Mengawinkan kader internal partai, sudah dicontohkan sebelumnya pada Pilpres tahun 3019.

"Langkah itu yang diambil oleh Gerindra pada Pilpres 2019 lalu, yang mengusung Prabowo-Sandi yang mana keduanya juga berasal dari internal Gerindra itu sendiri, sehingga insentif elektoral untuk Gerindra terbukti kuat dan terkonsolidasi pada Pemilu 2019 lalu," tutur dia.

Kedua, pencawapresan Puan bisa melalui skema koalisi dengan partai lain.

Dalam konteks ini lanjut Ahmad, partai yang paling memungkinkan adalah partai Gerindra sehingga skema capres-cawapres Prabowo-Puan bisa diwujudkan.

Ia berpendapat, keduanya bisa saling menguatkan. Elektabilitas Prabowo yang terjaga bisa mengkompensasi rendahnya elektabilitas Partai Gerindra, sedangkan tingginya elektabilitas PDIP bisa menopang elektabilitas Puan yang belum optimal.

"Sehingga, perkawinan politik Prabowo-Puan akan menciptakan trade off kekuatan politik antara PDIP dan Gerindra itu sendiri. Jika ini dilaksanakan, maka janji politik Megawati dalam "Perjanjian Batu Tulis 2009" sekaligus akan terlunasi," jelas Ahmad.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Puan Maharani di Istana, pada Jumat (24/3/2023).

Pertemuan terjadi setelah Megawati, menemui Jokowi beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Sabtu pekan lalu.

Usai pertemuan, Puan menyebut pertemuan tersebut membicarakan banyak topik, dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDI-P.

Dia juga berseloroh pertemuan ini serba angka dua.

"Ternyata pertemuan ini serba dua lho... 2 pemimpin, 2 kader PDIP Perjuangan, bertemu di tanggal 2 ramadan," sebut Puan dalam instagram resminya, @puanmaharaniri.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/25/14174141/pengamat-kode-serba-2-puan-maharani-berpotensi-maju-jadi-cawapres

Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

Jasa Raharja Jamin Semua Korban Kecelakaan Exit Tol Bawen Dapat Kompensasi

Nasional
Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

Muncul Usulan Kaesang Jadi Ketua Umum, PSI: Dibahas Besok

Nasional
Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Pengamat Nilai PSI Mungkin Kembali Dukung Ganjar Usai Kaesang Bergabung

Nasional
Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Kilang Pertamina Plaju Raih Penghargaan di Ajang WPC Excellence Awards 2023

Nasional
KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

KPU Lantik 91 Anggota Baru di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Nasional
Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

Nasional
Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

Nasional
Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

Nasional
Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

Nasional
Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

Nasional
Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

Nasional
KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

Nasional
Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

Nasional
Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke