Diberi Waktu 10 Hari, Prima Sanggupi Verifikasi Ulang Hanya 5 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengaku telah menyanggupi untuk menyerahkan berkas perbaikan verifikasi administrasi calon peserta pemilu hanya dalam waktu 5 hari.

Padahal, dalam putusan yang memenangkan Prima, Bawaslu RI memerintahkan KPU RI untuk membuka kesempatan verifikasi administrasi ulang bagi Prima selama 10 hari.

Kesanggupan ini disebut sudah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam pertemuan teknis hari ini, Jumat (24/3/2023).

"Kita sepakati dipercepat waktunya jadi 5 hari. Jadi, Selasa (28/3/2023) sudah selesai untuk proses memasukkan dokumennya, kemudian langsung dilanjutkan dengan verifikasi (administrasi) dan verifikasi faktual," kata Sekretaris Jenderal Prima Dominggus Oktavianus.

"Kami merasa cukup. Tadi dari pihak KPU, Pak Idham (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu) menanyakan 10 hari apakah cukup atau berlebihan," ia menambahkan.

Dominggus menyampaikan, pihaknya optimistis perbaikan ini dapat segera mereka selesaikan. Sebagai informasi, terdapat 154 keanggotaan Prima yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di 8 kota/kabupaten di Papua dan Riau.

Prima hanya perlu melengkapi sekitar 100 data keanggotaan karena berdasarkan UU Pemilu, partai politik minimum memenuhi 75 persen keanggotaan di tingkat kota dan kabupaten.

Di sisi lain, Prima mengaku berkepentingan agar proses verifikasi ini bisa segera beres. Sebab, mereka juga dikejar waktu untuk mempersiapkan pencalonan anggota legislatif, seandainya lolos verifikasi.

Pengajuan bakal calon anggota legislatif dari partai politik ini rencananya akan dilakukan pada 1-14 Mei 2023. Sementara itu, jika lolos verifikasi administrasi, mereka masih harus menjalani tahapan verifikasi faktual di lapangan.

"Kita sudah siap dokumen-dokumennya. Mulai jam 18.00, nanti sudah dibuka Sipol-nya (Sistem Informasi Partai Politik) oleh KPU," kata Dominggus.