Salin Artikel

Jala PRT Apresiasi RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi usul inisiatif DPR.

"Setelah 19 tahun perjalanan RUU PPRT di DPR, ini merupakan satu babak baru, selangkah lebih maju lagi dan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua DPR beserta jajarannya atas penetapannya RUU PPRT menjadi RUU inisiatif," tutur Lita saat dikonfirmasi pada Kamis, (23/3/2023).

Dia lantas berharap agar DPR RI bisa secepatnya mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan surat presiden (surpres) yang berisi arahan kepada kementerian terkait untuk membahas RUU PPRT bersama DPR.

"Kami mohon kepada pimpinan DPR, ketua DPR, untuk segera mengirimkan surat kepada Presiden agar Presiden memberikan respon surpres ya, surat presiden, agar presiden mendelegasikan kementerian terkait untuk segera membahas dengan DPR," ujarnya.

Sebab, menurut Lita, RUU PPRT perlu segera dibahas bersama untuk menciptakan UU yang implementatif pada kondisi dan situasi kerja PRT.

Dengan disahkannya RUU PPRT ini menjadi inisiatif DPR, ia berharap nantinya terdapat perlindungan yang bisa melindungi kedua belah pihak, baik PRT maupun para pemberi kerja.

"Artinya kita mencari titik temu bagaimana RUU PPRT ini bisa implementatif dan melindungi kedua belah pihak ya, baik PRT yang rentan kekerasan dan selama ini mendapat diskriminasi dan sering mengalami pelecehan, selain itu juga bisa memberi perlindungan bagi pemberi kerja," ucap Lita.

Sebelumnya, RUU PPRT telah disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI saat sidang Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang lantas mengambil keputusan rapat usai masing-masing fraksi DPR RI memberikan pendapatnya secara tertulis perihal usul tersebut.

"Kini tiba saatnya kami menanyakan pada sidang dewan yang terhormat apakah RUU usul inisatif badan legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

"Setuju," sambut hadirin dengan antusias yang disusul ketukan palu oleh Puan.

Berbagai elemen masyarakat yang turut hadir pada rapat tersebut bertepuk tangan dan bersorak mengapresiasi keputusan tersebut.

Mereka antara lain, Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT), Perempuan Mahardhika, Rumpun Gema Perempuan, dan elemen masyarakat lain.

Setelah sidang Rapat Paripurna selesai, Lita yang juga hadir pada rapat tersebut, bersama dengan rekan-rekan PRT lainnya sempat menghampiri Ketua DPR RI Puan Maharani untuk berdialog.

Pada dialog tersebut, kata Lita, Puan sempat menyebut agar tidak membahas RUU PPRT dengan terburu-buru.

"Ya meskipun kemarin Bu Puan menyampaikan jangan buru-buru, tapi harapan kita sebenernya 19 tahun bukan waktu yang buru-buru dan sudah banyak kajian itu. Artinya ya kami mendorong Ibu Puan, masukan-masukan apa yang bisa kita follow up sehingga bisa implementatif di lapangan," tutupnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/23/21372541/jala-prt-apresiasi-ruu-pprt-jadi-usul-inisiatif-dpr

Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke