Peringatan Firli di Depan Kepala Daerah agar Tidak Korupsi Dinilai Kurang Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai, peringatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di depan kepala daerah untuk tidak korupsi kurang tegas.

Menurut Zaenur, Firli seharusnya mengingatkan kepala daerah untuk tidak korupsi. Jika melakukan rasuah, maka mereka akan ditindak.

Adapun KPK menggelar rapat koordinasi peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 dengan kementerian/lembaga, dan kepala daerah pada Selasa (21/3/2023). Pada kesempatan itu, Firli menyampaikan sejumlah pesan untuk kepala daerah.

“Jika korupsi maka akan KPK tindak, termasuk dengan menggunakan operasi tangkap tangan (OTT),” kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

“Harusnya begitu, dengan bahasa yang jelas sebagai bentuk peringatan kepada kepala daerah,” tambahnya.

Zaenur melihat, terdapat upaya intervensi dari pemerintah agar KPK tidak mengutamakan penindakan dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini di antaranya tercermin dari pernyataan orang-orang di lingkaran Presiden Joko Widodo, mulai dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko hingg Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves).

“Misalnya mengatakan bahwa OTT KPK ini buruk, membuat jelek Indonesia di mata dunia,” ujar Zaenur.

Pernyataan tersebut, kata Zaenur, merupakan bentuk pesan kode atau pesan dari pemerintah kepada KPK agar tidak menggunakan penindakan. Padahal, KPK merupakan lembaga independen yang mendapatkan mandat undang-undang untuk memberantas korupsi melalui penindakan maupun pencegahan.

Menurut Zaenur, peringatan yang tegas kepada para kepala daerah bisa menjadi pernyataan bahwa KPK tidak diintervensi.

“Itu menunjukkan KPK tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun termasuk pemerintah,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan yang berlangsung di hotel bintang lima di Setiabudi, Jakarta Selatan, Firli mengingatkan kepala daerah agar membangun sistem yang menutup celah korupsi.

Ia kemudian menyebut bahwa pada tahun ini KPK belum melakukan OTT.

“Kalau tahun 2023 sekarang ini belum ada yang kena tangkap tangan, belum ada loh,” kata Firli,” ujar Firli, Selasa (21/3/2023).

Firli berharap tidak ada lagi pemerintah daerah yang melakukan korupsi. Menurut dia, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling banyak terjaring KPK. Jumlahnya mencapai 54 persen dari seluruh kasus yang ditangani KPK.

“Kalau ada kita lihat lah nanti siapa yang tertangkap,” lanjut dia.