Awalnya Tolak Wacana Prabowo-Ganjar, Sikap PDI-P Kini Melunak Usai Pertemuan Jokowi-Megawati

Awalnya, PDI-P menolak keras atas wacana tersebut dan bersikeras mendorong kadernya maju sebagai calon presiden (capres), bukan calon wakil presiden (cawapres).

Akan tetapi, sikap PDI-P baru-baru ini mulai berubah. Bahkan, petinggi PDI-P tak mempermasalahkan atas wacana duet Prabowo-Ganjar.

Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Awal mula munculnya wacana

Awal munculnya wacana duet Prabowo-Ganjar terjadi setelah keduanya sama-sama mendampingi Jokowi dalam satu kegiatan di Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Momen kebersamaan Prabowo dan Ganjar tersebut tak luput dari perhatian petinggi Gerindra.

Bahkan, melalui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan, Geindra siap mendukung keduanya maju di Pilpres 2024.

Akan tetapi, adik Prabowo ini menyodorkan catatan di balik dukungannya ini, yakni Prabowo maju sebagai capres, sedangkan Ganjar sebagai cawapres.

"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang' 45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Hashim memastikan, Partai Gerindra akan mendukung pasangan ini asal Ganjar bersedia menjadi pendamping Prabowo.

Skema duet tersebut tak lepas karena Prabowo dianggap lebih berpengalaman dibanding Ganjar.

"Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan," ungkap Hashim.

Meski dipastikan bakal mendukung wacana duet Prabowo dan Ganjar, Gerindra tetap saja tidak bisa mengambil keputusan sepihak.

Sebab, Partai Gerindra kini sudah membangun gerbong koalisi bersama PKB.

Oleh karena itu, Hashim menegaskan bahwa keputusan soal siapa yang akan mendampingi Prabowo harus diputuskan bersama dengan PKB.

"Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi. Tapi, harus disetujui oleh PKB. Kan begitu harus disetujui PKB, kami terbuka lah," imbuh Ketua Dewan Penasihat Prabowo Mania 08 itu.

Ngotot capres

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDI-P mendorong kader internal untuk maju sebagai capres, bukan jadi cawapres.

Alasan kader haruslah menjadi capres karena PDI-P berstatus sebagai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) dua kalo berturut-turut, yakni Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto ditemui di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

Kendati demikian, Hasto mengatakan bahwa PDI-P tidak akan sendirian menuju Pemilu 2024.

Ia menilai, sebagai partai berideologi Pancasila, semangat gotong royong harus dijunjung PDI-P.

Semangat itu diartikan Hasto bahwa PDI-P harus membangun kerja sama politik dengan partai politik lain dalam membangun bangsa dan negara.

"Namun, terkait dengan calon presiden sebagaimana amanat Ibu Megawati Soekarnoputri, pada saat hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50, PDI Perjuangan akan mendorong kader internal untuk sebagai calon presiden," ujarnya.

Melunak

Meski awalnya bersikeras menolak skema Prabowo-Ganjar, Hasto belakangan ini memperlihatkan sikap melunaknya atas wacana tersebut.

Bahkan, Hasto menyiratkan sikap penolakannya yang berlahan berubah dan memaklumi atas wacana duet Prabowo-Ganjar.

"Itu kan satu wacana. Boleh dong wacana muncul. Ketika Pak Hashim ditanya, itu (Prabowo-Ganjar) prinsip senioritas," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Walaupun begitu, Hasto mengatakan bahwa apabila menggunakan prinsip senioritas, maka bisa saja muncul wacana lainnya.

Memasangkan Megawati dengan Prabowo, misalnya, dengan alasan Megawati lebih senior daripada Prabowo dalam hal politik.

"Lalu ada temen saya bilang, kalau prinsipnya senioritas ada juga misalnya Megawati-Prabowo. Itu kalau prinsip senioritas. Tapi sebagai sebuah analisis ya itu sah-sah saja," ungkap Hasto.

Akan tetapi, Hasto mengingatkan bahwa PDI-P memegang instruksi Megawati soal pencapresan.

Bagi PDI-P, instruksi itu adalah mengusung kader internal sebagai capres, bukan cawapres.

Instruksi Megawati, terang Hasto, tak lepas dari kemenangan PDI-P dalam Pemilu dua kali berturut-turut.

"Sebagai partai yang dipercaya rakyat memang pemilu dua kali, tentu saja kami punya target menetapkan calon presiden dari kader internal PDI Perjuangan," katanya.

"Ini kebijakan yang dikeluarkan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Megawati yang punya mandat itu," tambah Hasto.

Efek pertemuan Jokowi-Megawati?

Perubahan sikap PDI-P sendiri terjadi setelah Jokowi bertemu dengan Megawati di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu lalu.

Hasto mengatakan, pertemuan itu membahas berbagai persoalan bangsa yang sedang terjadi.

"Pertemuan kedua pemimpin membahas berbagai persoalan bangsa, termasuk membangun kesepahaman terhadap arah masa depan," ujar Hasto.

Hasto menyebutkan kedua tokoh itu membicarakan agenda strategis terkait kebijakan luar negeri dan tantangan geopolitik.

Dalam pertemuan itu, dibahas bagaimana agar penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi bisa ditingkatkan serta mewujudkan kedaulatan pangan.

Hasto juga menambahkan, pertemuan itu tak lupa membahas hal yang paling krusial di tahun politik yaitu pelaksanaan Pemilu.

"Dalam pertemuan tersebut tentu saja dibahas berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024," ucap dia.

(Penulis: Ardito Ramadhan, Nicholas Ryan Aditya, Adhyasta Dirgantara | Editor: Sabrina Asril, Dani Prabowo, Novianti Setuningsih)