Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama ini kerap memberikan informasi yang bagus kepada aparat penegak hukum.

Hanya saja, ia menyayangkan, penegak hukum yang justru tidak serius dalam menindaklanjuti temuan PPATK itu.

Hal tersebut Desmond sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023). Rapat tersebut membahas ihwal adanya dugaan temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mulanya, Desmond meminta keseriusan dalam rapat perihal transaksi mencurigakan tersebut, mengingat hal ini berkaitan dengan sumber pendapatan negara.

Dia khawatir sebenarnya ada 'tikus' di dalam Kemenkeu.

"Jangan sampai hari ini cuma bicara Rp 300 triliun, tapi recehannya itu di mana aja nih. Ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana," ujar Desmond di hadapan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Menurut Desmond, informasi yang PPATK berikan menjadi sangat penting bagi Komisi III DPR dan masyarakat.

Sebab, dari informasi tersebut, publik bisa melihat berapa banyak uang yang diduga diselewengkan.

Desmond pun berharap agar aparat penegak hukum tak hanya fokus pada besarnya jumlah transaksi mencurigakan, tapi juga mencari tahu substansi transaksi tersebut

Politisi Gerindra itu lantas menyindir penegak hukum yang tidak serius dalam merespons informasi dari PPATK.

"Kenapa? Kalau dilihat laporan, beberapa kali rapat kita dengan PPATK, PPATK ini kan sangat bagus, luar biasa, pro aktif, selalu beri info yang bagus ke penegak hukum," jelasnya.

"Tapi sebaliknya, penegak hukum tidak terlalu serius merespons tentang catatan-catatan PPATK," sambung Desmond.

Desmond menegaskan catatan-catatan PPATK yang ada harus dimanfaatkan untuk mencegah kebocoran pendapatan negara serta mendukung penegakan hukum.

Maka dari itu, Desmond meminta penjelasan rinci perihal temuan transaksi Rp 349 triliun.

Dia curiga jangan-jangan ada banyak oknum nakal di dalam Kementerian Keuangan.

"Ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan sejumlah orang, misalnya (Rafael) Alun-Alun itu, atau ada Alun-Alun yang lain jumlahnya 300. Apakah itu? Atau ini kelembagaan? Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang enggak beres. Atau tikus-tikus di kelembagaan itu," imbuh Desmond.