Salin Artikel

Eks Kabareskrim Susno Duadji Ungkap Alasan Gabung ke PKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol (Purn) Susno Duajdi mengungkapkan alasannya bergabung sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Dia menyebut, PKB adalah partai yang memiliki basis masa Nahdlatul Ulama (NU) dan didirikan oleh para petinggi NU.

"Partainya nahdliyin itu adalah PKB. Dulu yang membentuk adalah Gusdur, beliau saat menjadi Ketua NU dengan menunjuk Pak Maruf Amin waktu itu belum wapres, Pak Hasyim Muzadi dll, lahirlah PKB atas desakan dari warga NU, maka saya ke sini," ujar Susno saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Selain itu, Susno mengatakan visi misi PKB memiliki kesamaan dengan pemikirian yang selama ini dia percayai.

PKB, kata Susno, memiliki visi misi yang berazaskan Pancasila, demokrasi, nilai-nilai keislaman dan pluralisme.

"Jadi ini sangat cocok, kemudian dalam tujuan perjuangannya PKB melaksanakan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945," ucap dia.

Selain itu, Susno juga menyinggung terkait penegakan hukum dan demokrasi yang ingin dia benahi jika terpilih menjadi anggota DPR RI.

Dia berharap hukum di Indonesia bisa membaik agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang salah.

"Janganlah jadikan hukum sebagai alat untuk kepentingan dan tujuan untuk menghantam orang lain atau menghantam perorangan orang lain, atau untuk menghantam sana menghantam sini," imbuh dia.

Adapun pendaftaran bacalon legislatif Susno Duadji diterima langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Daniel Johan.

Daniel mengatakan, Susno akan berjuang di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) 2 dan juga akan membantu dapil Sumsel 1.

"Pak Susno Duadji akan berjuang penuh berkeliling ke 11 kabupaten/kota bahkan termasuk ke Sumsel 1," ujar Daniel.

Daniel yakin dengan nama yang sudah familiar Susno Duadji bisa menyumbang dua kursi untuk PKB di daerah pemilihannya.

"Bismillah, pak Susno akan menambah 2 kursi," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/16214141/eks-kabareskrim-susno-duadji-ungkap-alasan-gabung-ke-pkb

Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke