Punya Penerapan Pemerintahan Digital Terbaik, Kemenkumham Raih Digital Government Award

KOMPAS.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan Digital Government Award kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik Tahun 2021-2022.

Penghargaan itu diberikan dalam acara SPBE Summit 2023 di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (20/03/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengatakan, pihaknya ingin semua layanan publik di Kemenkumham dapat berbasis digital.

Sebab, penerapan pemerintahan digital di Kemenkumham memungkinkan terjadinya kolaborasi antarunit, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau.

“Saat ini, tidak kurang dari 35 layanan di Kemenkum HAM dapat dinikmati masyarakat secara digital, seperti pembuatan paspor, pendaftaran merek, perseroan terbatas, konsultasi hukum, hingga pengaduan HAM," jelasnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Andap menjelaskan, SPBE turut mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan.

"Komitmen Kemenkumham adalah pelayanan bebas dari korupsi. Masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui sistem pengawasan dan pengaduan," ujarnya.

Andap juga menyebutkan, hasil evaluasi SPBE Kemenkumham mengalami peningkatan sejak 2019.

"Evaluasi Kemenkum HAM pada 2019 memperoleh indeks SPBE 3,18 dan meningkat menjadi menjadi 3,68 pada 2021. Pada 2023, angkanya ditargetkan menjadi 4,20 untuk predikat Sangat Memuaskan," tuturnya.

Untuk diketahui, Digital Government Award merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik.

Penghargaan itu diserahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Abdullah Azwar Anas.

Penghargaan untuk Kemenkumham diterima Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Iwan Kurniawan sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Melalui ajang itu, Kementerian PANRB berharap sinergi antarinstansi pemerintah meningkat dalam mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.