Salin Artikel

Respons Permintaan Apdesi, Wapres Sebut Lebih dari 10 Persen APBN Dikucurkan ke Desa

PELALAWAN, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah sudah mengucurkan lebih dari 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa. Diketahui APBN 2023 mencapai Rp 3.061,2 triliun.

Ma'ruf menuturkan, sejak 2015 lalu, setiap tahunnya pemerintah menyalurkan Rp 400 triliun ke desa melalui berbagai kementerian, bukan hanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Itu ternyata hitung-itungannya lebih dari Rp 400 triliun (disalurkan ke desa) sejak 2015. Jadi sebenernya lebih dari 10 persen (APBN) kalau dihitung-itung itu," kata Ma'ruf di Pelalawan, Riau, Senin (20/3/2023).

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons permintaan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) supaya pemerinfah menganggarkan 10 persen APBN untuk dana desa.

Ma'ruf mengakui anggaran Kemendes PDTT yang dialokasikan dalam APBN memang hanya sebesar Rp 70 triliun.

Namun, ia mengingatkan bahwa ada banyak kementerian yang program kerjanya menyasar masyarakat desa, sebut saja, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Memang kalau dari Kementerian Desa PDTT Rp 70 triliun, tetapi dari Kementerian lain yang juga fokusnya di (pembangunan) desa itu lebih dari Rp 400 triliun," ujar Ma'ruf.

"Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali (angkanya)," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Ia pun mengeklaim bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membangun desa.

"Kita ingin menjadikan desa itu jadi basis kekuatan nasional kita, seperti yang kita tahu bahwa memang Pemerintah sudah punya komitmen untuk membangun desa bahkan untuk membangun dari desa," kata Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya menyerukan agar 10 persen APBN untuk dana desa sebagai harga mati.

Surta beralasan, desa sudah lebih dulu ada sebelum Indonesia berdiri. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan sejumlah prasasti dari tahun 300 an Masehi.

Selanjutnya, ia juga meminta agar pembangunan tidak hanya dilakukan di perkotaan, melainkan di desa-desa. Ia berharap desa tidak dimarjinalkan, sehingga orang-orang harus pergi ke kota dari desa untuk mengais rezeki.

"Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju!" kata Surta dijawab setuju oleh peserta yang hadir dalam peringatan HUT Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno , Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/13480831/respons-permintaan-apdesi-wapres-sebut-lebih-dari-10-persen-apbn-dikucurkan

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke