Apdesi Minta Pemerintah Tetapkan 15 Januari Jadi Hari Desa Nasional

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Muhammad Asri Anas menyampaikan permintaan tersebut dalam peringatan HUT Undang-Undang Desa ke 9 di Gelora Bung Karno (GBK).

Acara itu dihadiri ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD).

“Kita ingin menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Setuju?” kata Asri kepada ribuan aparatur pemerintah desa di GBK, Minggu (19/3/2023).

“Masa ada hari bapak-bapak dan ibu-ibu, Hari Desa tidak ada,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Umum DPP Apdesi, Surtawijaya juga menyampaikan permintaan yang sama.

Surta menuturkan, desa sudah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Merujuk prasasti di Jawa, desa sudah ada sejak 350 Masehi dan 381 Masehi pada prasasti di Sunda.

Menurutnya, Indonesia memiliki utang kepada desa. Desa kerap menjadi wilayah yang dimarjinalkan karena pembangunan harus dilakukan di kota.

“Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa,” ujarnya.

Guna mewujudkan tujuan itu, Surta meminta pemerintah mengalokasikan 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana desa.

“Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN,” tuturnya.

Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan pada 15 Januari.

Permintaan ribuan kepala desa tersebut kemudian didukung Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Karena itu, kata Bamsoet, apabila di desa telah tersedia lapangan kerja, maka terdapat perputaran ekonomi. Masyarakat desa, bahkan yang telah merantau di kota pun akan kembali ke asal mereka.

"Saya mendukung keinginan para kepala desa 10 persen dari APBN untuk desa," kata Bamsoet saat ditemui awak media di GBK, Minggu (19/3/2023).