Salin Artikel

Pakar Pesimis Dana Gelap Pemilu 2024 Terdeteksi, Ungkap 3 Kelemahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum perbankan dan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein pesimis dengan sistem untuk pencegahan dana ilegal mengalir buat kegiatan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Sebab menurut Yunus terdapat 3 hal yang membuat dia pesimis aliran dana ilegal bisa dicegah di ajang Pemilu dan Pilpres.

"Saya tidak terlalu optimis dengan sistem pencegahan dalam menyangkut dana pemilu. Sistemnya begitu, enggak menjamin," kata Yunus seperti dikutip dari program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Jumat (17/3/2023).

Yunus mengatakan, kelemahan pertama adalah sistem deteksi itu tidak bisa mengenali dana kampanye yang tidak dilaporkan ke dalam rekening khusus partai politik.

Menurut Yunus, transaksi yang tercatat di dalam rekening itu hanya yang bersifat formal.

"Sumbangan in natura, sumbangan individu di luar yang dicatat, dilaporkan tidak terlaporkan, tidak tercatat sama sekali. Lebih banyak yang tidak dilaporkan daripada yang dilaporkan," ujar Yunus.

Kelemahan kedua, kata Yunus, terjadi saat proses audit laporan dana kampanye partai politik. Menurut dia akuntan publik kemungkinan besar tidak akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan dana kampanye partai politik dan capres-cawapres.

"Kalau ada audit, audit akuntan publik itu tidak menyeluruh. Namanya agreed upon procedure. Hanya item tertentu saja yang dilihat oleh akuntan publik, dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga apa yang mau ditemukan?" ucap Yunus.

Kelemahan ketiga, Yunus menyoroti soal tindak lanjut laporan oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Pemilu. Menurut dia, para penyidik yang terlibat dalam Gakkumdu kemungkinan besar akan mengabaikan laporan tentang dugaan aliran dana ilegal buat kampanye pemilu atau Pilpres karena keterbatasan sumber daya.

"Waktu sangat terbatas, fokus tidak di situ. Nanti mereka bilang, 'ini saja enggak tertangani, ngapain saya tangani cuci uang dan lain-lain.' Itu fakta. Selama ini enggak pernah terungkap seperti itu," sambung Yunus.

Sebelumnya diberitakan, Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono menyebut, terdapat sekitar Rp 1 triliun uang yang diduga hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik dan politikus dan ditengarai akan digunakan untuk pembiayaan Pemilu dan Pilpres 2024.

"Luar biasa terkait GFC (green financial crime) ini. Ada yang mencapai Rp 1 triliun (untuk) satu kasusnya dan itu alirannya ke mana, ada yang ke anggota partai politik," kata Danang dalam Rapat Koordinasi Tahunan PPATK di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Menurut Danang, kejahatan lingkungan seperti itu, dengan aliran dana semacam ini, bukan dilakukan aktor independen, melainkan secara bersama-sama.

"Ini bahwa sudah mulai dari sekarang persiapan dalam rangka 2024, itu sudah terjadi," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/17/21424091/pakar-pesimis-dana-gelap-pemilu-2024-terdeteksi-ungkap-3-kelemahan

Terkini Lainnya

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke