Salin Artikel

Anwar Usman Kembali Jadi Ketua MK, Wapres Harap MK Lebih Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat lebih baik dan adil sesuai harapan masyarakat setelah Anwar Usman kembali terpilih untuk memimpin lembaga tersebut.

Ma'ruf juga mengingatkan bahwa MK ke depan harus membangun kepercayaan publik serta integritasnya.

"Harapannya ke depan tentu kita semua lebih baik ya, lebih adil, lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Lombok, Jumat (17/3/2023).

Di sisi lain, Ma'ruf menyatakan bahwa pemerintah tidak ikut campur dengan proses pemilihan ketua MK.

Sebab, secara aturan, pemilihan ketua MK hanya diikuti oleh internal lembaga tersebut di mana ketua dan wakil ketua MK dipilih oleh para hakim MK.

"Siapapun yang dipilih tentu itu harus bisa diterima karena itu untuk aturan mainnya untuk memilih ketua itu harus dipilih oleh anggota mahkamah," kata Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Anwar kembali terpilih sebagai ketua MK untuk periode 2023-2028 bersama Saldi Isra yang akan menjabat sebagai wakil ketua MK.

Anwar berharap dirinya dapat membawa MK untuk lebih baik lagi ke depan. Ia menegaskan bahwa MK tidak akan menutup diri dari kritik dan masukan publik.

"Tentu saja kami berharap, memohon kepada rekan-rekan media untuk membantu kami dalam memajukan demokrasi dalam MK secara umum. Apapun yang diberikan oleh rekan-rekan media, catatan atau kritik, yang pahit sekalipun, bagi kami berdua jadi obat untuk membawa MK ke depan," ujar Anwar, Rabu (15/3/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/17/17002041/anwar-usman-kembali-jadi-ketua-mk-wapres-harap-mk-lebih-adil

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke