Salin Artikel

Soal Diajak Masuk Pemerintah, Prabowo: Biasanya yang Kalah Dilihat Saja Enggak

Menurut Prabowo, publik semestinya bertanya ke Jokowi alasan mengajak dirinya masuk ke pemerintahan karena pihak yang kalah dalam pemilihan presiden (pilpres) biasanya tidak dianggap oleh rivalnya yang menang.

"Orang bilang, Prabowo kok mau bergabung, kenapa, mereka harusnya bertanya, Pak Jokowi kok mau mengajak Prabowo bergabung," kata Prabowo saat menghadiri Muktamar Rabithan Melayu-Banjar di Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (17/3/2023).

"Ini saya kira sulit ya, kalau di Indonesia biasanya kalau orang menang ya sudah, yang dikalahkan enggak mau diurus, dilihat saja enggak mau kadang-kadang," imbuh dia.

Prabowo yang sempat bersaing dengan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 itu pun mengaku bangga dapat bergabung dengan pemerintahan Jokowi selepas Pilpres 2019.

Prabowo mengakui, keputusannya bergabung ke pemerintahan Jokowi membuat bingung banyak pihak, tapi hal itu dilakukan karena untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kita memberi contoh sekarang, banyak negara-negara lihat ke kita, kalau sudah untuk kepentingan rakyat, kalau sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," ujar Prabowo.

Ketua umum Partai Gerinda itu pun mengajak masyarakat untuk memiliki semangat kerukunan dan persatuan di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu.

"Kita harus rukun, kita harus bersatu, supaya bangsa kita harus dalam kedaan damai, sehingga ekonomi bisa tumbuh, kita bisa dapat lapangan kerja untuk anak-anak kita, sekolah yang bagus supaya kita nanti akan makmur," kata Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/17/16151431/soal-diajak-masuk-pemerintah-prabowo-biasanya-yang-kalah-dilihat-saja-enggak

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke