Bawaslu Minta Anggaran 2023 Cair Penuh agar Tak Ada Spekulasi Pemilu Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja berharap pemerintah mencairkan secara penuh anggaran 2023 yang telah disepakati, sekitar Rp 13 triliun.

Sebagai informasi, sejauh ini pemerintah disebut baru mencairkan 60 persen anggaran Bawaslu untuk 2023. Dengan jumlah ini, gaji panitia pengawas pemilu (panwaslu) diklaim hanya cukup sampai Oktober 2023

Di tengah isu penundaan pemilu yang tak kunjung surut, pencairan anggaran secara penuh kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dianggap memberi arti penting.

"Kami harapkan ini bisa diselesaikan lah ke depan. Diharapkan kita bisa sama-sama meyakinkan teman-teman panwaslu ke depan bahwa kegiatan pemilu akan tetap berlangsung, tidak ada isu penundaan," ujar Bagja kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

"Begitu (anggaran) enggak turun, nanti langsung disambung-sambungkan ke (isu) penundaan (pemilu), kan repot," sebutnya.

Sebelumnya, Bagja khawatir karena apabila anggaran 2023 tidak cair penuh dan gaji panwaslu cuma cukup hingga Oktober, maka masa kampanye yang bakal dimulai pada 28 November 2023 bakal tanpa pengawasan efektif.

Di sisi lain, Bagja menyinggung bukan hanya pengawasan kampanye yang penting dilakukan tahun ini. Sebab, mulai Mei, Bawaslu juga bakal mengerahkan upaya untuk mengawasi tahapan pencalonan anggota legislatif.

Mulai pertengahan hingga akhir tahun, Bawaslu juga harus mengawasi tahapan pencalonan presiden-wakil presiden.

Bagja enggan berspekulasi apa yang akan terjadi seandainya sisa 40 persen anggaran Bawaslu tak kunjung dicairkan pemerintah pada tahun ini, sebagaimana dilakukan pemerintah pada 2022.

"Kami harapkan ini selesai," kata Bagja.

"Insya Allah cair, saya yakin kok. Kami masih optimis, ini masih bulan Maret, mau menjelang Ramadhan, semoga pintu-pintu langit itu bergetar dan kemudian turun dananya ya," tambahnya.