Terdakwa Peristiwa Kanjuruhan Bebas, Komnas HAM Dukung JPU Ajukan Banding

JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) peristiwa Kanjuruhan melakukan upaya banding atas vonis bebas terdakwa eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik dan eks Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto.

Begitu juga banding terhadap putusan ringan yang diterima dua terdakwa yaitu Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno.

"Kami mendukung agar ada upaya banding dari Jaksa dalam kasus ini," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah kepada Kompas.com, Kamis (16/3/2023).

Upaya banding itu dinilai perlu karena putusan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Khususnya rasa keadilan untuk ratusan korban jiwa dan keluarga korban yang hingga kini masih memperjuangkan proses hukum.

"Vonis ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan kami menilai bahwa Hakim tidak memiliki sensitivitas atas rasa keadilan baik bagi korban maupun publik," ucap Anis.

Di sisi lain, Komnas HAM juga menyesalkan putusan tersebut.

"Komnas HAM sangat menyesalkan vonis ringan dan vonis bebas terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku dalam tragedi Kanjuruhan yang sudah menimbulkan 135 orang meninggal dunia," imbuh Anis.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan vonis bebas kepada mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Dia adalah salah satu polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus Kerusuhan Kanjuruhan.

Vonis bebas tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (16/3/2023).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Bambang Sidik Achmadi tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, kedua dan ketiga," kata Ketua Majelis Hakim Abu Achmad.

Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan setelah pembacaan putusan.

"Selain itu juga memulihkan hak-hak terdakwa," terangnya.

Selain menjatuhkan vonis bebas kepada Bambang, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga memberikan vonis bebas kepada mantan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto.

"Menyatakan terdakwa Kompol Wahyu Setyo Pranoto tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, kedua dan ketiga," kata Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya dalam sidang pembacaan putusan.

Hakim juga meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) membebaskan terdakwa dari dalam tahanan setelah putusan hakim dibacakan.

"Selain itu agar hak dan martabatnya dipulihkan," jelasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Bambang Sidik Achmadi dan Wahyu Setyo Pranoto melanggar pasal kumulatif, yaitu Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Mereka juga dituntut 3 tahun penjara dalam perkara tersebut.

Dalam perkara yang sama, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris divonis satu tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim.

Sedangkan terdakwa Security Officer Suko Sutrisno dihukum bui selama satu tahun.

Keduanya dinilai bersalah melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP juncto Pasal 103 ayat 1 juncto Pasal 52 Undang-Undang No 11 tahun 2022.

Vonis kepada Abdul Haris dan Suko Sutrisno jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Suko dan Haris dihukum 6 tahun 8 bulan penjara.