Salin Artikel

Wacana Duet, PDI-P dan Ganjar Disebut Lebih Diterima Publik ketimbang Gerindra dan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dinilai lebih menguntungkan jika Ganjar menjadi calon presiden (capres), sedangkan Prabowo jadi calon wakil presiden (cawapres).

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, dari berbagai aspek, Ganjar dan partainya, PDI Perjuangan, lebih unggul ketimbang Prabowo dan Partai Gerindra.

“Soal daya adaptasi dan penerimaan publik, dari segi kepartaian, dari figur, tentu PDI-P dan Ganjar jauh lebih diterima oleh publik, terutama dari angka-angka survei, ketimbang Gerindra dan Prabowo,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (14/3/2023).

Menurut survei berbagai lembaga, Ganjar mengantongi elektabilitas kandidat capres tertinggi dengan angka elektoral tembus 30 persen.

Gubernur Jawa Tengah itu berhasil menggeser posisi Prabowo yang elektabilitasnya kini berada di urutan kedua, berbalapan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski Prabowo lebih senior ketimbang Ganjar, kata Adi, seharusnya itu tak jadi penghalang buat keduanya bekerja sama.

“Saya kira senoritas itu tidak ada kaitannya dengan elektabilitas. Joko Widodo dengan Jusuf Kalla di 2014 jelas lebih senior JK, tapi menang. Pemilu 2019, Kiai Ma'ruf Amin jadi cawapresnya Jokowi, lebih senior, dan menang,” ujar Adi.

Selain itu, PDI-P, partai yang menaungi Ganjar, merupakan parpol pemenang pemilu dua kali berturut-turut. Pada Pemilu 2019 lalu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengantongi 27.053.961 atau 19,33 persen suara.

Jumlah tersebut jauh melampaui Partai Gerindra pimpinan Prabowo yang memperoleh 17.594.839 atau 12,57 persen suara.

“Jadi lebih memungkinkan dan akan lebih memenangkan pertarungan sebenarnya kalau Ganjar capres, Prabowo cawapres. Kan begitu kalkulasi politik statistiknya,” kata Adi.

Ganjar dan Prabowo pun disebut bakal saling melengkapi. Prabowo dinilai mampu menutupi kelemahan suara Ganjar di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten.

Sebaliknya, Ganjar unggul di sejumlah daerah yang tak dikuasai Prabowo seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

“Dan dari berbagai simulasi kalau Ganjar dipasangkan dengan Prabowo Subianto tak ada lawan yang bisa sepadan dan bisa dipastikan bisa menang,” ucap Adi.

Namun, wacana duet keduanya diprediksi terhalang kepentingan masing-masing parpol. Bagi Gerindra, Prabowo merupakan capres harga mati.

Deklarasi pencapresan Prabowo telah diumumkan partai berlambang garuda itu jauh-jauh hari sebelum pendaftaran peserta pilpres, tepatnya Agustus 2022 lalu.

Sementara, sebagai penguasa dan satu-satunya partai yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, PDI-P enggan menempatkan kadernya "hanya" di kursi calon RI-2.

Terlebih, Megawati sebagai pimpinan tertinggi telah menyatakan bahwa partainya bakal mengusung capres dari kader sendiri.

“Problemnya yang jelas PDI-P dan Ganjar itu di atas Gerindra, di atas Prabowo. Apa mau PDI-P sebagai cawapres? Kan itu problem terbesarnya. Ini kan soal angka-angka, realistis,” tutur Adi.

Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu Ganjar dipasangkan dengan Prabowo Subianto, sebagai calon wakil presiden.

"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang' 45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Menurut Hashim, sudah selayaknya Prabowo menempati kursi capres dan Ganjar di posisi cawapres. Sebab, menurutnya, Prabowo lebih berpengalaman dari Ganjar.

"Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan," imbuh dia.

Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya mendorong kader internal untuk maju sebagai capres.

Sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P enggan “hanya” memajukan kadernya di posisi calon RI-2.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/15/09300001/wacana-duet-pdi-p-dan-ganjar-disebut-lebih-diterima-publik-ketimbang

Terkini Lainnya

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke