Salin Artikel

Gerindra dan PDI-P Dinilai Tak Mungkin Berkoalisi karena Sama-sama Ngotot Usung Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, wacana koalisi Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 sulit terwujud.

Pasalnya, kedua partai sama-sama ngotot ingin mengusung kader masing-masing sebagai calon presiden (capres).

“Nggak mungkin membangun koalisi antara PDI-P dan Gerindra kalau dua-duanya sama-sama ngotot sebagai capres. Mesti ada negosiasi, mesti ada kompromi politik yang paling memungkinkan,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (14/3/2023).

Sejak lama, Gerindra telah mengumumkan bahwa mereka hendak mengusung sang ketua umum, Prabowo Subianto, sebagai capres. Buat Gerindra, Prabowo adalah capres harga mati.

Sementara, meski belum menyebut sosok tertentu, PDI-P juga telah menegaskan bakal memajukan kader partai banteng sebagai calon RI-1.

Oleh karenanya, menurut Adi, wacana menduetkan Prabowo dengan politisi PDI-P Ganjar Pranowo pada pemilu mendatang terbilang mustahil.

“Duet Prabowo dengan Ganjar sangat mustahil,” ujarnya.

Apalagi, kata Adi, elektabilitas Gerindra dan Prabowo tak lebih unggul dari tingkat elektoral PDI-P dan Ganjar.

Menurut survei berbagai lembaga, Ganjar mengantongi elektabilitas kandidat capres tertinggi dengan angka elektoral tembus 30 persen.

Gubernur Jawa Tengah itu berhasil menggeser posisi Prabowo yang elektabilitasnya kini berada di urutan kedua, berbalapan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara, PDI-P, partai yang menaungi Ganjar, merupakan parpol pemenang pemilu dua kali berturut-turut. Pada Pemilu 2019 lalu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengantongi 27.053.961 atau 19,33 persen suara.

Jumlah tersebut jauh melampaui Partai Gerindra yang memperoleh 17.594.839 atau 12,57 persen suara.

Adi yakin, sebagai penguasa dan satu-satunya partai yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, PDI-P enggan menempatkan kadernya "hanya" di kursi calon RI-2.

"Soal daya adaptasi dan penerimaan publik, dari segi kepartaian, dari figur, tentu PDI-P dan Ganjar jauh lebih diterima oleh publik, terutama dari angka-angka survei, ketimbang Gerindra dan Prabowo," katanya.

Kendati demikian, Adi menyebut, Prabowo dan Ganjar berpotensi menang jika berduet pada pemilu mendatang. Keduanya dinilai bisa saling melengkapi.

Sosok Ganjar yang punya basis massa kuat di sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah dan Bali disebut mampu menutupi kelemahan Prabowo yang massa pendukungnya masih lemah di daerah-daerah tersebut.

Adi menambahkan, peluang kemenangan keduanya lebih besar jika Ganjar dicalonkan sebagai presiden, sedangkan Prabowo cawapresnya.

Sebab, bagaimanapun elektabilitas Ganjar lebih unggul ketimbang Prabowo, pun PDI-P mengantongi lebih banyak dukungan dibanding Gerindra.

“Lebih memungkinkan dan akan lebih memenangkan pertarungan sebenarnya kalau Ganjar capres, Prabowo cawapres, kan begitu kalkulasi politik statistiknya. Tapi itu sekali lagi bagi Gerindra ya Prabowo adalah harga mati,” tutur dia.

Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu Ganjar dipasangkan dengan Prabowo, sebagai calon wakil presiden.

"Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," kata Hashim saat ditemui di Gedung Joang' 45, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Menurut Hashim, sudah selayaknya Prabowo menempati kursi capres dan Ganjar di posisi cawapres. Sebab, menurutnya, Prabowo lebih berpengalaman dari Ganjar.

"Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan," imbuh dia.

Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya mendorong kader internal untuk maju sebagai capres. Sebagai partai pemenang pemilu, PDI-P enggan “hanya” memajukan kadernya di posisi calon RI-2.

"Ya, kader dari PDI Perjuangan (harus capres), sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut tentu saja kami akan mengusung calon presiden," kata Hasto di Sentul, Jawa Barat, Senin (13/3/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/15/06564761/gerindra-dan-pdi-p-dinilai-tak-mungkin-berkoalisi-karena-sama-sama-ngotot

Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke