Perjuangkan RUU PPRT, Koalisi Sipil Bakal Gelar Aksi Tenda 5 Hari di Depan Gedung DPR RI

Aksi menggelar tenda ini dilakukan sebagai respons atas pernyataan Ketua Umum DPR RI, Puan Maharani untuk mengajak Puan berdialog dengan para Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjelang rapat paripurna DPR RI, 14 Maret 2023.

Namun, aksi ini berpotensi diperpanjang hingga ada respons dari Puan Maharani.

"Aksi tendanya 5 hari dari tanggal 11-15 Maret 2023. Dan kami perpanjang hingga ada respons konkret dari Ketua DPR (Puan Maharani)," kata Koordinator Nasional JALA PRT, Lita Anggraini saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/3/2023).

Ada beberapa permintaan yang dilayangkan koalisi untuk ketua dan pimpinan DPR RI.

Pertama, koalisi meminta DPR RI menyelenggarakan Rapim untuk mengagendakan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR pada masa sidang ini 14 Maret 2023.

Hal ini mengingat pengesahan UU PPRT sudah 19 tahun diperjuangkan para PRT dan masyarakat sipil, serta sudah didukung Presiden RI pada tanggal 18 Januari 2023 yang lalu.

Mereka meminta DPR jangan mengulur dan menunda pengesahannya. Apalagi, tahapan pemilu segera tiba sehingga ada potensi RUU PPRT diabaikan kembali.

Koalisi juga meminta Ketua DPR untuk menerima atau menemui PRT yang beraksi untuk berdialog. Tujuannya untuk memahami ada situasi darurat yang telah dialami oleh PRT maupun para PRT yang pernah menjadi korban.

Untuk diketahui, aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB - 12.00 setiap hari.

"Aksi dari pukul 10.00 WIB-12.00 WIB setiap hari dan untuk tanggal 14-15 (Maret 2023) mungkin bisa sore dan selanjutnya mungkin dengan menginap," ujar Lita.

Kemudian, koalisi mengajak masyarakat untuk bersama ikut dalam aksi tenda keprihatinan di depan Gedung DPR RI untuk mendukung pengesahan RUU PPRT.

Koordinator Lapangan Aksi Tenda 11 Maret, Fanda mengatakan, aksi yang digelar selama 5 hari ke depan dilakukan dengan mekanisme pendemo pulang dan pergi.

"Aksi dimulai tanggal 11-15, dimulai jam 10.00 WIB. (Aksi tenda tidak menginap) pulang pergi ya," kata Fanda.