Lanal Nabire Butuh Anggaran untuk Sarpras, Komisi I Gerak Cepat Lapor Petinggi TNI

KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Yan Permenas Mandenas menyampaikan aspirasi dari Pangkalan Tentara Negara Indonesia (TNI) Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Aspirasi tersebut berisi tentang keluh kesah Lanal di Nabire yang belum menerima anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras). Masalah ini, Yan Permenas sampaikan kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.

“Iya, (Lanal di Kabupaten Nabire) belum dapat anggaran karena statusnya dari (dahulu) Pos TNI Angkatan Laut (Posal) sekarang naik jadi Lanal tipe D,” kata Yan Permenas dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/2/2023).

Meski kekurangan sarpras, ia mengapresiasi aksi luar biasa Komandan Lanal (Danlanal) Nabire Mayor Laut (KH) Dominikus Tedju yang sudah mengondisikan anggotanya dengan berbagai macam keterbatasan.

Legislator Fraksi Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menjelaskan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus mendapat perhatian alokasi anggaran untuk membangun kekuatan pertahanan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Saya berharap ada dukungan transportasi laut untuk menunjang mobilitas agar maksimal, karena mereka bergerak dari pos ke pelabuhan dan sebaliknya. Saya juga berikan apresiasi kepada Komandan Lanal Nabire yang telah mengkondisikan tempat ini dengan anggota kurang lebih ada tujuh orang,” imbuh Yan Permenas.

Legislator asal Papua itu mengungkapkan bahwa menjadi tentara di daerah terluar bukan hal mudah. Sebab, para komandan harus punya kreativitas tinggi untuk bisa membangun postur pertahanan di daerah-daerah pesisir dengan kebutuhan organisasi yang tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Danlanal Nabire KH Dominikus Tedju mengatakan bahwa kebutuhan sarpras adalah hal paling pokok untuk mendukung kegiatan patroli dan pengawasan di laut.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan tugas dan fungsi TNI AL sebagai prajurit perairan laut.

“Sampai saat ini, memang kami belum mendapatkan dukungan karena perubahan status dari Posal menjadi Lanal tipe D. Walaupun demikian, kami tidak bisa hanya menunggu, kami juga bekerja sama dengan instansi terkait sehingga tugas pokok itu bisa berjalan dan lancar,” ujar Tedju.