Salin Artikel

Beras Masih Mahal, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Ia menilai kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional sejauh ini belum berdampak positif pada stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok.

"Saya minta kebijakan anggaran ketahanan pangan ini dievaluasi, mumpung masih baru beberapa bulan diterapkan untuk anggaran 2023," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

Ia mengaku, banyak mendapat laporan dari daerah bahwa harga beras masih mahal dan harga berbagai kebutuhan pokok juga belum stabil.

Untuk diketahui, pemerintah telah menghabiskan anggaran Rp 900 miliar selama Januari 2023 guna menekan harga pangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kembali berujar bahwa target yang ditekankan pemerintah itu belum sepenuhnya berdampak baik.

Namun, sebaliknya, sebut Gus Muhaimin, harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk beras justru mengalami kenaikan.

"Logikanya kalau sudah ada anggaran ketahanan pangan, semua harga pangan stabil. Lha ini kan tidak, malah sekarang harga beras naik," tuturnya.

Sebagai informasi, harga beras sejak akhir 2022 sampai saat ini terus mengalami kenaikan. Hal ini berlaku pada beras medium dan premium.

Berdasarkan harga di panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium menginjak Rp 11.850 per kilogram (kg) dan beras premium Rp 13.500 per kg.

Oleh karena itu, Gus Muhaimin kembali meminta agar pemerintah melakukan pengecekan dan evaluasi perihal penggunaan anggaran ketahanan pangan.

"Pastikan benar-benar sesuai target dan orientasinya untuk stabilitas harga pangan, bukan yang lain. Anggarannya tidak main-main itu, besar sekali," ujarnya.

Pemerintah diketahui telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk ketahanan pangan pada 2023, yaitu senilai Rp 92,3 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan pada 2018 sebesar Rp 86 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi anggaran ketahanan pangan digunakan oleh beberapa kementerian.

Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp 630 miliar untuk membangun bendungan dan irigasi. Kedua, Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp 125 miliar.

"Serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) sebanyak Rp 99,4 miliar. Ini untuk kegiatan kementerian dan lembaga (K/L)," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa Februari 2023, Rabu (22/2/2023).

 

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/18451091/beras-masih-mahal-gus-muhaimin-minta-pemerintah-evaluasi-kebijakan-ketahanan

Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke