Puan Sebut Negara dan Swasta Berperan Penting Penuhi Layanan Air Bersih bagi Masyarakat

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan, penyediaan layanan air bersih merupakan tanggung jawab negara.

Negara, sebut dia, juga harus memastikan bahwa air bersih bisa diakses, mudah terjangkau, dan tersedia bagi semua lapisan masyarakat.

“Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa investasi dan kontribusi sektor swasta sangat penting,” ujar Puan seperti dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (20/2/2023).

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Delegasi DPR RI dalam forum Parliamentary Hearing di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/2/2023) sampai Selasa (14/2/2023).

Kegiatan yang dihadiri segenap parlemen dari seluruh negara anggota PBB dan Inter-Parliamentary Union membahas tema “Water for People and the Planet: Stop the Waste, Change the Game, Invest in the Future”.

Dalam kesempatan tersebut, Puan mengungkapkan, penyediaan layanan air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

“Oleh karena itu, kerja sama global untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang air bersih dan sanitasi sangat krusial (dilakukan), terutama bagi negara-negara berkembang,” jelasnya.

Kerja sama tersebut, lanjut dia, bisa diwujudkan melalui transfer teknologi, dukungan investasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola.

Menurut Puan, kerja sama itu penting untuk menyediakan layanan air bersih yang komprehensif.

Meski penting, sebut dia, anggaran negara hanya mampu meliputi sekitar 30 persen dari kebutuhan finansial untuk membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi.

"Oleh karena itu, kami sangat membuka peluang investasi dan keterlibatan sektor swasta," imbuhnya.

Hal penting lainnya

Selain itu, Puan juga mengungkapkan empat hal penting lainnya kepada para peserta forum.

Pertama, meningkatkan bantuan negara-negara maju untuk perbaikan infrastruktur. Kedua, transfer teknologi. Ketiga, pendanaan global.

Terakhir, ia mengajak semua peserta forum Parliamentary Hearing untuk hadir pada World Water Forum 2024 yang akan dilaksanakan di Indonesia.

Seperti diketahui, kegiatan Parliamentary Hearing diselenggarakan dalam rangka menyongsong UN Water Conference 2023 pada Maret 2023.

Kegiatan forum Parliamentary Hearing tersebut akan dibuka oleh Presiden ke-77 Majelis Umum PBB Csaba Korosi dan Presiden IPU Duarte Pacheco.

Sebagai informasi, dalam pertemuan Parliamentary Hearing tersebut hadir para delegasi DPR RI, di antaranya Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Kemudian, Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Putu Supadma Rudana dari Fraksi Partai Demokrat, serta Ravindra Airlangga dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).