Panglima TNI Ungkap Penyebab Ekspor Tambang Ilegal Masih Terjadi

Yudo Margono mengatakan, terkadang eksportir memiliki dokumen izin ekspor meski sebenarnya dilarang.

"Kadang-kadang, kalau memang aparat yang berwenang memberikan ada dokumen ekspornya, ini yang sulitnya," ujar Yudo usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

"Jadi, itu tentunya warning, akan kita cek di lapangan. Kalau mereka ada surat, ya nanti dulu, jangan berangkat dulu. Kita koordinasikan lagi," katanya melanjutkan.

Yudo Margono lantas memerintahkan jajarannya agar memperketat penjagaan di daerah perbatasan.

"Jangan lagi ada ekspor ilegal. Jadi, saya tekankan kepada jajaran ke bawah yang melaksanakan patroli khususnya di bagian perbatasan," ujar Yudo Margono.

"Yang menjadi fokus kita ini jangan sampai ada ekspor ilegal. Semuanya kan melalui hilirisasi tadi, dan diekspornya adalah produk yang jadi, bukan yang mentah," katanya.

Dalam Rapim TNI-Polri, Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang menugaskan aparat TNI dan Polri untuk menjaga program industrialisasi dan hilirisasi pemerintah agar tidak terganggu.

"Tugas TNI Polri adalah menjaga agar namanya industrisalisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Jokowi dalam keterangan pers seusai memberikan arahan, Rabu.

Jokowi mengatakan, salah satu upaya TNI-Polri dalam menjaga program industrialisasi adalah dengan memberantas praktik ekspor dan tambang ilegal yang masih berjalan.

Sebab, menurut Jokowi, praktik-praktik ilegal itu dapat membuat penerimaan negara menjadi berkurang.

"Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira para peserta sudah mengertilah apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan detail," ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan, secara garis besar, ia berpesan kepada TNI dan Polri untuk memiliki visi yang sama.

Selain soal hilirisasi industri, Jokowi menekankan agar TNI dan Polri seirama soal penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kondusivitas di tengah tahun politik.