Salin Artikel

Jokowi: Masalah Utama Saat Ini Membuat Pemberitaan yang Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, masalah utama yang dihadapi  media pada saat ini adalah bagaimana membuat pemberitaan yang bertanggung jawab.

Sebab, saat ini masyarakat mengalami banjir informasi dari berbagai macam sumber.

"Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari medsos, dan media digital lainnya termasuk platform-platform asing," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada peringaran Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Kota Medan yang disiarkan secara daring, Kamis (9/2/2023).

Dia menjelaskan, media digital ataupun platform asing umumnya tidak memiliki redaksi. Ada pula kondisi ketika keduanya hanya dikendalikan oleh artificial intelligent (AI).

Di sisi lain, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja.

"Dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali. Dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan," ungkap Jokowi.

"Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang ber-redaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan," tegasnya.

Oleh karenanya, Jokowi menyebutkan bahwa dunia pers saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Sebab, menurut Presiden, isu-isu utama di dunia pers kini lebih kompleks dan segera memerlukan solusi.

"Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang, apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya, sudah bergeser," lanjutnya.

Jokowi menegaskan, pers sekarang sudah sangat bebas. Sebab, di dalamnya mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital sehingga semua orang dapat membuat berita dan sebebas-bebasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/09/14503541/jokowi-masalah-utama-saat-ini-membuat-pemberitaan-yang-bertanggung-jawab

Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke