Salin Artikel

Jokowi Resmikan Terminal Amplas dan Terminal Tanjung Pinggir di Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Amplas di Kota Medan dan Terminal Tanjung Pinggir di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada Kamis (9/3/2023).

"Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Terminal Amplas Kota Medan dan Terminal Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar," ujar Jokowi dilansir dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden mengungkapkan, pembangunan dua terminal itu menghabiskan anggaran Rp 43 miliar. Sehingga, diharapkan setelah dibuka nanti, kedua terminal betul-betul memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Kita harapkan dengan pembangunan Terminal Amplas Kota medan ini dan Terminal Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar, budaya menggunakan transportasi bus ini bisa dikembangkan," ungkap Jokowi.

"Tadi saya bertanya kepada driver dari sini ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Dumai, ada ke Jakarta, ada juga yang ke Pematangsiantar, ada juga dari sini yang menuju ke bandara," jelasnya.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, kemacetan sekarang ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Tetapi juga terjadi di kota-kota besar lain misalnya Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan sebagainya.

Oleh karena itu, pemerintah setempat perlu terus memperhatikan masalah kemacetan ini dengan memperbaiki transportasi publik.

Menurut Jokowi, keberadaan terminal bus yang bersih, aman dan nyaman untuk pemumpang bisa menjadi salah satu solusinya.

"Itu tidak seperti terminal-terminal yang lalu-lalu, kotor, banyak premannya. Siapa yang mau naik bus kalau hal tadi masih terjadi," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/09/14285061/jokowi-resmikan-terminal-amplas-dan-terminal-tanjung-pinggir-di-sumut

Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke