Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI) Indonesia pada 2022 yang menurun dinilai menjadi cermin kebijakan pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahan kurang efektif.

"Kebijakan dan strategi pemberantasan korupsi (tes wawasan kebangsaan penyidik KPK, hukuman makin ringan, stop OTT, fokus pencegahan) berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/2/2023).

"Dan tidak menjawab secara substansial strategi besar untuk mengembalikan semangat dan kebijakan pemberantasan korupsi yang sebelumnya berhasil meningkatkan skor IPK, dari 34 tahun 2014 menjadi skor 40 di tahun 2019," ujar Danang.

Danang menyatakan perubahan kebijakan Presiden Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi di masa kedua pemerintahan mengecewakan.

Penyebabnya, kata Danang, Presiden Jokowi memilih strategi pemberantasan korupsi yang menampung kemauan para elite politik buat mengutamakan pembangunan dan tidak terlalu fokus dalam hal penegakan hukum.

"Jokowi memilih kompromi dengan elite-elite politik untuk mengegolkan kebijakannya (Omnibus, IKN, infrastruktur, dan lain-lain) dengan ongkos mengurangi penegakan hukum," ujar Danang.

Kebijakan Presiden Jokowi pada periode kedua yang cenderung kompromi dan menitikberatkan kepada pembangunan tercermin dari skor IPK Indonesia pada 2022 yang menurun.

"Skor IPK seperti cermin yang menunjukkan bagaimana hasil dari perubahan kebijakan tersebut," kata Danang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi.

Hal itu ditegaskannya saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Selasa (6/2/2023).

"Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut.

Menurut Presiden, pemerintah berupaya terus melakukan pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah, kata Presiden, terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan online single submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

Presiden Jokowi juga menyatakan penurunan skor IPK/CPI Indonesia bakal menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum buat memperbaiki kinerja.

"Pemerintah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan. Antara lain indeks demokrasi indonesia, indeks persepsi korupsi, indeks negara hukum, global competitiveness index, dan lain-lain," ucap Jokowi.

"Dan indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri," lanjut Jokowi.

TII sebelumnya merilis IPK/CPI Indonesia pada 2022 yang menurun 4 poin menjadi 34.

Selain itu, Indonesia berada di posisi ke 110, atau turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya di tingkat 96.

Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko mengatakan, dalam pengukuran CPI, pihaknya menggunakan sembilan indikator.

Sebanyak poin tiga indikator, tiga stagnan, dan dua indikator mengalami kenaikan.

Adapun salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah political risk service (PRS) international country risk guide atau risiko politik.

Indikator ini turun 13 poin dari 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022. Sementara itu, penurunan dalam jumlah lebih dari 4 poin menunjukkan adanya perubahan signifikan.

“Itu turut menyumbang penurunan CPI kita dari 38 ke 34 tahun ini,” ujar Wawan.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Bagus Santosa)