Salin Artikel

Soal Kantor Pemkot Magelang Dipasangi Logo TNI, Panglima Yudo: Lho, Itu Memang Punya TNI

Menurut Yudo, lahan yang menjadi tempat kantor Magelang itu memang milik TNI.

"Memang itu punya TNI," ujar Yudo di sela-sela Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Yudo mengatakan, logo Mabes TNI sudah pernah dipasang sebelumnya di kantor Pemkot Magelang.

"Lho itu kan memang BMN (barang milik negara)-nya TNI dan dulunya sudah ada ini lho, (logo) segi lima itu, memang sudah dipasang logo TNI," ucap Yudo.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz akan melayangkan surat untuk menemui Yudo Margono guna mengkonfirmasi pemasangan kembali atribut TNI di Kantor Pemkot Magelang.

Aziz meminta agar pemasangan kembali logo TNI dan patok kepemilikan tanah ini, bisa ditinjau ulang.

Hal ini sebagai penghormatan atas produk hukum berupa Nota Kesepakatan antara TNI, Kementerian Keuangan RI, dan Pemkot Magelang dengan nomor B/1077/IX/2022 slog tertanggal 13 September 2022.

Ia mengakui, jika pemasangan kembali atribut TNI di Kantor Pemkot Magelang tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antara Pemkot Magelang dengan Mabes TNI.

Walau begitu, Aziz tidak akan memaksanakan kehendak jika memang atribut TNI itu tetap akan dipasang. Menurutnya, aset tanah dan bangunan yang saat ini masih ditempati Pemkot Magelang memang milik TNI.

Selain itu, pemasangan logo dan pelang itu juga tidak mengganggu aktivitas pegawai dan pelayanan masyarakat di kantor tersebut.

"Kami mudah-mudahan tidak terganggu. Mungkin karena ini, ada kesalahpahaman, mungkin belum komplit penjelasannya. Sehingga terjadi hal-hal seperti ini dan kita sesama aparat negara masa kantor masih seperti ini. Dan, kita sudah konsekuen bahwa 2025 kita akan serahkan," kata Aziz, kepada wartawan di rumah jabatan Wali Kota Magelang, Jumat (3/2/2023).

Azis mengatakan pihaknya dan DPRD telah sepakat menganggarkan dana cadangan pembangunan kantor Pemkot baru. Termasuk dengan rencana serah terima aset tersebut pada tahun 2027-2028 mendatang.

"Karena untuk pindah itu kan butuh proses. Kami juga berupaya untuk mengalokasikan anggaran. Bahkan kita tuangkan lewat Peraturan Daerah (Perda) No.2 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 19 September 2022 lalu," kata Aziz.

Lebih lanjut, dalam nota kesepahaman itu, seluruh pihak telah sepakat mengatur komitmen untuk penyerahan dan penerimaan hibah tanah dan bangunan.

Kementerian Keuangan menghibahkan tanah dan bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BPPK) yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara No.2 Kota Magelang untuk kantor baru Pemkot Magelang. Serah terima aset tanah dan bangunan itu akan dilakukan maksimal pada tahun 2025.

Kemudian, tanah seluas 8.773 meter persegi beserta bangunan Gedung Wiworo Wiji Pinilih yang berada di Jalan Sarwo Edhie Wibowo, kompleks kantor Pemkot Magelang akan diserahkan dari TNI kepada Pemkot Magelang.

Selanjutnya, kompleks bangunan dan tanah yang saat ini masih dipakai untuk kantor Pemkot Magelang seluas 4 hektar diserahkan sepenuhnya kepada TNI dalam jangka waktu 5 tahun 6 bulan atau pada 2028 nanti.

Adapun Kantor Pemkot Magelang kembali dipasang logo dan pelang TNI oleh belasan anggota TNI, Jumat (3/2/2023), sekitar pukul 09.00 WIB.

Logo TNI segi lima dipasang sebanyak 3 buah di bagian atas gedung A kantor Wali Kota Magelang. Sedangkan pelang dipasang di halaman depan sebanyak 3 buah.

Pelang berisi tulisan "Tanah dan bangunan ini milik Dephankam cq. Mako Akabri/Mako Akademi TNI berdasarkan SHP no 9 tahun 1981 IKN no.202033501".

Sebagaimana diketahui, logo dan pelang TNI itu sebelumnya sudah dilepas oleh TNI pada September 2022 atau tidak lama setelah ada kesepakatan bersama antara Pemkot Magelang, Kementerian Keuangan, dan Mabes TNI terkait aset tanah dan bangunan milik AKABRI.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/08/12053671/soal-kantor-pemkot-magelang-dipasangi-logo-tni-panglima-yudo-lho-itu-memang

Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke