Salin Artikel

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Ia menampik adanya manuver politik dari 8 parpol pendukung pemilu terbuka yang berubah sikap jadi mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.

“Enggak (ada manuver), saya kira secara umum pertemuan ini adalah dalam rangka untuk kita semua mempersiapkan pematangan konsolidasi Indonesia sebagai bangsa yang besar,” kata Doli ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Sebelumnya, soal sistem pemilu proporsional terbuka dibahas oleh Golkar ketika bertemu Partai Nasdem, Rabu (1/2/2023).

Doli menyampaikan, pertemuan Golkar dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sore ini turut membahas soal sistem pemilu tersebut.

Ia menuturkan, 8 parpol pendukung sistem pemilu terbuka tengah melakukan gerakan politik dengan membuka komunikasi antar-parpol.

“Maupun pendekatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap dia.

Terakhir, ia berharap, MK mendengarkan sikap 8 parpol pendukung sistem pemilu proporsional terbuka.

“Ini kan sudah aspirasi mayoritas, di DPR sudah 8 partai politik (yang mendukung). Saya rasa seluruh elemen masyarakat juga termasuk masyarakat sipil, dan lainnya juga mendukung,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan, pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk melawan pihak yang memperjuangkan sistem pemilu proporsional tertutup.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pertemuan dengan Golkar turut membahas soal pelaksanaan Pemilu tetap berlangsung di tahun 2024.

“Terjadwal dengan baik, jurdil, dan bisa mendapatkan suasana, harapan, hasil pemilihan yang baik,” ungkap Aboe, Selasa sore.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/07/23122311/golkar-bilang-tak-ada-manuver-ubah-haluan-dukung-pemilu-proporsional

Terkini Lainnya

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke