Salin Artikel

Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengatakan, perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meski hanya terjadi di tataran elite tetap harus segera diselesaikan supaya tidak meluas.

"Rangkaian-rangkaian perselisihan peristiwa yang terjadi antara PBNU-PKB perlu dinetralkan sesegera mungkin agar tak berimplikasi politik kepada kedua belah pihak," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Agung menyampaikan, perselisihan antara PKB dan PBNU akhirnya merembet hingga saat ini. Yakni saat Gus Yahya melarang penggunaan atribut dan keterlibatan pengurus PBNU dalam kegiatan politik praktis.

"Perseteruan antara PBNU-PKB ini hanya berlangsung di tingkat elite. Karena ini bukan hal pertama menimbang sebelumnya sudah terjadi sejak Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf) terpilih, menimbang Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) menjagokan Kiai Said (Aqil Siradj),"

"Itu setelah di beberapa kabupaten di Jawa Timur terindikasi pengurus yang mengusung Cak Imin sebagai capres. Termasuk kejadian kemarin, Mars 1 Abad PBNU yang digunakan oleh PKB," ucap Agung.

Agung mengatakan, meski perselisihan itu terjadi di tataran elite, hal itu tetap tidak bisa dibiarkan karena NU adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, perselisihan kedua belah pihak itu kembali mencuat setelah Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menyatakan kecewa karena PKB menggunakan mars peringatan 1 abad hari lahir NU.

Mars itu digunakan sebagai suara latar dalam sebuah unggahan kegiatan Sarasehan Nasional Satu Abad NU di dalam akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

"Kami sebagai politisi-politisi yang lahir dan dibesarkan oleh NU amat sangat mensyukuri dan siap menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi politik nahdliyin dan aspirasi politik warga NU di tanah air," kata lelaki yang kerap disapa Cak Imin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang juga hadir dalam sarasehan itu menyatakan PKB adalah partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said.

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

Secara terpisah Ishfah mengatakan, kegiatan sarasehan nasional PKB itu sarat kepentingan politik praktis.

Selain itu, kata dia, pemakaian mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas, jelang Pemilu 2024.

Padahal menurut Ishfah, sejak Yahya Cholil Staquf memimpin NU pada akhir Desember 2021, dia menyatakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat dalam politik praktis, dan tidak terkait dengan partai politik manapun.

"Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu," ujar Ishfah kepada Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).

Terkait persoalan itu, Yahya justru menyatakan tidak selamanya NU dan PKB sejalan.

"Ya saya lihat sih dari pengalaman ya, kadang kadang enggak sejalan juga PKB dengan NU itu. Jadi, ya, kan itu lagipula ini bukan soal apakah kita setuju dengan PKB atau tidak, walaupun banyak hal enggak setuju juga," kata Yahya ditemui di Menara Kompas usai acara Gagas RI, Senin (30/1/2023) malam.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Nicholas Ryan Aditya, Vitorio Mantalean | Editor : Dani Prabowo, Bagus Santosa)

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/07/14224061/perselisihan-pkb-pbnu-harus-diakhiri-supaya-tak-meluas

Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke