Konflik Elite PKB-PBNU Dinilai Bisa Ganggu Stabilitas Jelang Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Perselisihan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak bisa dibiarkan karena dikhawatirkan mengganggu stabilitas di tahun politik dan menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Sesungguhnya yang dikhawatirkan bukan sekedar soal suara pemilih yang akan berpindah, karena PKB selama ini memang identik dengan PBNU," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Menurug Agung, jika konflik antara elite PBNU dan PKB dibiarkan justru bisa semakin meluas dan berdampak terhadap stabilitas. Sebab NU adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.

"Gesekan politik atau konflik terbuka secara intensif antar keduanya yang dikhawatirkan terjadi jelang 2024 yang membutuhkan stabilitas nasional yang baik," ucap Agung.

Agung menilai upaya buat menyudahi perselisihan atau islah di antara para elite PBNU dan PKB mesti melibatkan para kiai senior yang dihormati kedua belah pihak.

"Jalan islah antar elit dalam konteks ini Ketum PBNU dengan Ketum PKB perlu dirajut oleh kiai-kiai senior yang dianggap netral agar eksesnya tak meluas," ujar Agung.

Selain itu, Agung menilai PKB juga mesti menghormati sikap PBNU yang memposisikan diri merangkul semua golongan menjelang Pemilu 2024 mendatang.

"Artinya di luar ada pihak yang terlibat untuk memediasi, PKB perlu menahan diri untuk menghormati pilihan sikap PBNU yang hari ini ingin menjadi 'Rumah bagi Semua Partai'," ucap Agung.

Mars itu digunakan sebagai suara latar dalam sebuah unggahan kegiatan Sarasehan Nasional Satu Abad NU di dalam akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Dalam sarasehan itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan partai yang dipimpinnya saat ini menjadi garda terdepan yang memperjuangkan aspirasi politik warga NU.

"Kami sebagai politisi-politisi yang lahir dan dibesarkan oleh NU amat sangat mensyukuri dan siap menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi politik nahdliyin dan aspirasi politik warga NU di tanah air," kata lelaki yang kerap disapa Cak Imin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang juga hadir dalam sarasehan itu menyatakan PKB adalah partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said.

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

Secara terpisah Ishfah mengatakan, kegiatan sarasehan nasional PKB itu sarat kepentingan politik praktis.

Selain itu, kata dia, pemakaian mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas, jelang Pemilu 2024.

Padahal menurut Ishfah, sejak Yahya Cholil Staquf memimpin NU pada akhir Desember 2021, dia menyatakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat dalam politik praktis, dan tidak terkait dengan partai politik manapun.

"Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu," ujar Ishfah kepada Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).

Terkait persoalan itu, Yahya justru menyatakan tidak selamanya NU dan PKB sejalan.

"Ya saya lihat sih dari pengalaman ya, kadang kadang enggak sejalan juga PKB dengan NU itu. Jadi, ya, kan itu lagipula ini bukan soal apakah kita setuju dengan PKB atau tidak, walaupun banyak hal enggak setuju juga," kata Yahya ditemui di Menara Kompas usai acara Gagas RI, Senin (30/1/2023) malam.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Nicholas Ryan Aditya, Vitorio Mantalean | Editor : Dani Prabowo, Bagus Santosa)