Gerindra Disarankan Rangkul PBNU yang Sedang Tak Akur dengan PKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai Partai Gerindra yang saat ini berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebaiknya juga merangkul Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurut Agung, Gerindra sebaiknya melakukan hal itu buat menekan dampak negatif dari konflik antara PKB dan PBNU yang saat ini tengah terjadi.

"Perseteruan politik antara PKB-PBNU, sedikit banyak memberi pertimbangan kepada Gerindra, agar bukan hanya berkoalisi kepada PKB, tapi di saat yang sama melibatkan PBNU," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Menurut Agung, Gerindra tidak bisa mengabaikan dampak negatif perselisihan antara elite PBNU dan PKB.

Sebab saat ini PKB adalah partai Islam dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2019, yakni dengan 13.570.097 suara (9,69 persen).

Selain itu, NU juga merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Gerindra dinilai membutuhkan basis pemilih PKB yang identik dengan warga Nahdliyin buat menambal dukungan yang hilang dari koalisi mereka pada Pemilu 2019 lalu.

Menurut Agung, jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa merangkul NU, maka kemungkinan dia juga bisa mendapatkan dukungan tentang sosok yang bakal mendampinginya menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Sehingga kebutuhan politik Gerindra soal cawapres ideal yang dibutuhkan oleh Prabowo terjawab. Karena selama ini, kekalahan Prabowo dari pemilu ke pemilu, lebih disebabkan belum tepatnya pasangan (cawapres) yang dipilih," ujar Agung.

Seperti diberitakan sebelumnya, perselisihan kedua belah pihak itu kembali mencuat setelah Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menyatakan kecewa karena PKB menggunakan mars peringatan 1 abad hari lahir NU.

Mars itu digunakan sebagai suara latar dalam sebuah unggahan kegiatan Sarasehan Nasional Satu Abad NU di dalam akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Dalam sarasehan itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan partai yang dipimpinnya saat ini menjadi garda terdepan yang memperjuangkan aspirasi politik warga NU.

Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang juga hadir dalam sarasehan itu menyatakan PKB adalah partai politik yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said.

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

Secara terpisah Ishfah mengatakan, kegiatan sarasehan nasional PKB itu sarat kepentingan politik praktis.

Selain itu, kata dia, pemakaian mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas, jelang Pemilu 2024.

Padahal menurut Ishfah, sejak Yahya Cholil Staquf memimpin NU pada akhir Desember 2021, dia menyatakan organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat dalam politik praktis, dan tidak terkait dengan partai politik manapun.

"Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu," ujar Ishfah kepada Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).

Terkait persoalan itu, Yahya justru menyatakan tidak selamanya NU dan PKB sejalan.

"Ya saya lihat sih dari pengalaman ya, kadang kadang enggak sejalan juga PKB dengan NU itu. Jadi, ya, kan itu lagipula ini bukan soal apakah kita setuju dengan PKB atau tidak, walaupun banyak hal enggak setuju juga," kata Yahya ditemui di Menara Kompas usai acara Gagas RI, Senin (30/1/2023) malam.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Nicholas Ryan Aditya, Vitorio Mantalean | Editor : Dani Prabowo, Bagus Santosa)