Salin Artikel

Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum membantah argumen terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Irfan Widyanto, yang menyatakan sudah meminta izin kepada satpam di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, buat mengambil perangkat perekam digital video (DVR) kamera pengawas (CCTV) dekat tempat kejadian perkara (TKP).

Padahal menurut jaksa, Irfan yang merupakan lulusan terbaik atau peraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian (Akpol) 2010 punya cukup waktu saat berada di Duren Tiga buat meminta izin kepada RT, Seno Sukarto, setempat untuk memeriksa DVR CCTV.

"Terdakwa menyatakan satpam memiliki kewenangan memberi izin tanggapan penuntut umum dengan tegas menyatakan pendapat terdakwa tersebut adalah keliru. Bahwa seharusnya terdakwa menyadari satpam hanyalah orang yang dipekerjakan dan bukan sebagai pemilik DVR CCTV," kata jaksa saat membacakan replik atau tanggapan nota pembelaan (pleidoi) Irfan, pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/2/20223).

Menurut jaksa, dari fakta persidangan yakni pengakuan satpam kompleks, Abdul Jafar dan Marzuki, menyatakan mereka diangkat oleh Seno selaku ketua RT.

Selain itu, kata jaksa, dalam sidang itu Abdul dan Marzuki menyatakan DVR CCTV merupakan milik warga Kompleks Polri Duren Tiga. Maka dari itu keduanya tidak bisa memberikan izin kepada Irfan buat mengambil DVR CCTV itu.

Jaksa dalam replik juga menyatakan seharusnya Irfan sebagai seorang anggota Polri yang tercatat sebagai lulusan terbaik Akpol pada 2010 bisa membedakan peran dan kewenangan satpam hingga RT di kompleks itu.

"Terdakwa seharusnya mengetahui kepada siapa harus meminta izin sebelum melakukan tindakan atau peranan mengambil mengganti menyerahkan sistem elektronik tersebut," ujar jaksa.

"Sehingga adalah sangat keliru terdakwa dengan sengaja telah mengaburkan fakta adanya keterangan saksi Abdul Jafar, saksi Marzuki dan saksi Seno Sukarto yang menjelaskan tanggung jawab atau izin atas DVR CCTV tersebut adalah dari ketua RT," lanjut jaksa.

Jaksa melanjutkan, dalam persidangan juga terungkap pengakuan Abdul Jafar yang justru tegas menyatakan Irfan tidak memiliki iktikad baik, sebab mencegah rekannya, Abdul Jafar, untuk meminta izin kepada ketua RT terlebih dulu sebelum DVR CCTV itu dibawa.

"Dan pernyataan tersebut justru membenarkan fakta yang kami buktikan bahwa terdakwa memang tidak pernah meminta izin kepada ketua RT. Serta terdakwa sejak kedatangannya di lokasi sekitar 15.00 WIB sampai dengan diambilnya DVR CCTV tidak pernah berusaha untuk meminta izin kepada ketua RT padahal terdakwa memiliki kesempatan dan waktu untuk itu," ucap jaksa.

Jaksa juga menanggapi pleidoi Irfan yang mengeklaim satpam di Kompleks Polri Duren Tiga berwewenang untuk memberi izin hanya sebagai pembenaran yang dibuat-buat.

"Karena terdakwa memang menyadari kesalahannya dengan tidak meminta izin kepada ketua RT pada saat pengambilan DVR CCTV tersebut," tutup jaksa.

Dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kematian Brigadir J, 6 orang mantan anak buah Ferdy Sambo mendapat tuntutan pidana penjara bervariasi.

Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Biro Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri Hendra Kurniawan dan anak buahnya, Agus Nurpatria, dituntut pidana penjara 3 tahun.

Kemudian Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo dituntut pidana penjara dua tahun.

Lalu Arif Rachman Arifin dan Irfan Widyanto dituntut pidana penjara satu tahun.

Mereka dianggap terbukti melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam dakwaan primer.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/20230081/jaksa-bantah-argumen-irfan-widyanto-soal-izin-ambil-dvr-cctv-dekat-tkp-kasus

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Nasional
Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Nasional
Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil 'Kurang Piknik'

Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil "Kurang Piknik"

Nasional
Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Nasional
MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

Nasional
Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Nasional
Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Nasional
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Nasional
Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Nasional
Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait 'Restorative Justice'

Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait "Restorative Justice"

Nasional
Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Nasional
Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Nasional
Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada 'Backing'

Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada "Backing"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke