Salin Artikel

Singgung Keputusannya Gabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saat Itu Ada yang Tak Dukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku gembira menjadi bagian dari pemerintahan kendati pada Pemilu 2019 lalu dia bersaing dengan Presiden Joko Widodo untuk memperebutkan kursi RI-1.

Meski, diakui oleh Prabowo, keputusannya merapat ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan sempat ditentang oleh sejumlah kader partainya.

Ini diungkap Prabowo saat berpidato dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

"Kita pernah rival dengan Pak Joko Widodo, tapi di ujungnya, demi keuntungan yang besar, demi kepentingan Tanah Air yang kita cintai, beliau berjiwa besar mengajak saya," kata Prabowo.

"Dan saya tidak ragu-ragu untuk menerima ajakan itu walaupun mungkin di ruangan ini ada yang kurang dukung saya pada saat itu," tuturnya.

Mendengar ucapan Prabowo, kader Gerindra yang hadir mayoritas diam. Sebagian kecil berteriak "tidak".

Namun, Prabowo mengaku tak menyoal jika memang ada perbedaan di internal partai. Menurutnya, dinamika itu hal biasa.

"Tidak apa-apa, itulah partai kita, boleh berbeda pendapat, boleh mengkritik, tidak ada masalah. Tapi begitu keputusan sudah diambil, semua patuh, semua kompak," ujarnya.

Layaknya mengarungi lautan, para penumpang kapal harus percaya ke nahkodanya. Jika tidak, penumpang hendaknya cepat-cepat lompat dari kapal.

Sebagaimana perjalanan udara, penumpang mesti percaya kepada pilot. Kalau enggan, sebaiknya penumpang tak naik pesawat itu.

Kemudian, jika sudah berada dalam kapal atau pesawat tersebut, penumpang hendaknya tidak mengganggu pemimpin perjalanan dalam mengemudikan armada.

"Jangan pula nahkoda lagi mau mengarahkan kapalnya kau rongrong dari samping, kau ganggu dari kiri, kau ganggu dari kanan. Itu namanya tidak baik dan tidak benar, itu membahayakan seluruh yang di atas kapal," ucap Prabowo.

"Jadi sederhana, kalau kau berada bersama, percaya sama pimpinan. Pimpinan tidak mungkin akan berbuat yang tidak baik untuk pengikut-pengikutnya," katanya.

Prabowo pun mengatakan, keputusannya bergabung dengan pemerintahan Jokowi merupakan langkah tepat.

Menurutnya, sejak menjadi bagian dari pembantu Jokowi, dia menjadi saksi betapa presiden bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau (Jokowi) adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani, kadang-kadang melawan tekanan dari mana-mana," kata Prabowo.

Prabowo membantah puja-pujinya ini hanya sekadar menjilat Jokowi. Dia mengatakan, sesuatu yang baik memang harus diakui, termasuk keberhasilan pemerintah.

"Ini harus kita akui dan saya minta kader partai Gerindra mengerti itu, bukan saya bukan menjilat," tutur mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/12515491/singgung-keputusannya-gabung-dengan-pemerintahan-jokowi-prabowo-saat-itu-ada

Terkini Lainnya

PSU Pileg Dapil Gorontalo VI, 4 Parpol Harus Penuhi Kuota Caleg Perempuan dalam Sepekan

PSU Pileg Dapil Gorontalo VI, 4 Parpol Harus Penuhi Kuota Caleg Perempuan dalam Sepekan

Nasional
Kadernya Sulit Berjodoh dengan Ridwan Kamil, PKS Diprediksi Tolak Tawaran Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta

Kadernya Sulit Berjodoh dengan Ridwan Kamil, PKS Diprediksi Tolak Tawaran Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta

Nasional
Eks Penyidik Yakin KPK Bisa Tangkap Harun Masiku jika Tak Ikuti Angin Kekuasaan

Eks Penyidik Yakin KPK Bisa Tangkap Harun Masiku jika Tak Ikuti Angin Kekuasaan

Nasional
Kader PKS Rangkap Jadi KPPS, KPU Gelar Pileg Ulang di Sorong 29 Juni

Kader PKS Rangkap Jadi KPPS, KPU Gelar Pileg Ulang di Sorong 29 Juni

Nasional
Pemerintah Siapkan Sanksi bagi ASN Terpapar Judi Online

Pemerintah Siapkan Sanksi bagi ASN Terpapar Judi Online

Nasional
Mendagri Lantik Staf Ahli Kemenpora Jadi Pj Gubernur Lampung

Mendagri Lantik Staf Ahli Kemenpora Jadi Pj Gubernur Lampung

Nasional
Resolusi Haji 2024: Skema Murur yang Melindungi Puluhan Ribu Lansia

Resolusi Haji 2024: Skema Murur yang Melindungi Puluhan Ribu Lansia

Nasional
Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi 'Out'

Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi "Out"

Nasional
Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Nasional
'Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman'

"Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman"

Nasional
Soal Bansos Judi 'Online', Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Soal Bansos Judi "Online", Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Nasional
Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
PPATK Sebut Transaksi Judi 'Online' ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

PPATK Sebut Transaksi Judi "Online" ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke