Jaksa Sebut Pleidoi Arif Rachman Tak Memiliki Dasar Hukum Yuridis

Jaksa mengatakan bahwa pledoi dari pihak terdakwa Arif Rachman tidak memiliki dasar untuk mengugurkan tuntutan.

"Kami tim JPU berpendapat bahwa pleidoi tim penasihat hukum harus dikesampingkan. Selain itu, uraian pleidoi tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk mengggugurkan tuntutan JPU," kata jaksa dalam sidang replik yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (6/1/2023).

Jaksa pun meminta majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kemudian, jaksa meminta Hakim untuk menolak seluruh pleidoi dari terdakwa Arif Rahman.

"Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan JPU yang telah dibacakan pada hari Jumat," ujar jaksa.

Diketahui, jaksa menuntut mantan Kepala Detasemen (Kaden) B Biro Paminal Divpropam Polri itu selama 1 tahun penjara serta denda Rp10 juta subsider 3 bulan penjara.

Arif Rachman dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus kematian Brigadir J.

Dalam kasus ini, Arif Rachman dinilai melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Arif mengatakan, ada batasan yang tegas antara bawahan dan atasan di Korps Bhayangkara tersebut.

Ia juga mengungkit bahwa menolak perintah atasannya, Ferdy Sambo, tidak semudah seperti yang diatur dalam peraturan.

"Sungguh, tidak semudah membaca kalimat dalam peraturan tentang 'menolak perintah atasan'," ujar Arif Rachman dalam sidang PN Jaksel, Jumat (3/2/2023).

"Tidak semudah melontarkan pendapat, 'kalau saja begini, jika saja begitu, mengapa tidak melakukan ini, mengapa tidak bersikap begitu'," katanya lagi.