Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani menyebutkan, partai-partai politik sejauh ini tidak ada yang membahas terkait penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Arsul mengatakan, parpol-parpol masih berpikir bahwa Pemilu 2024 sesuai jadwal.

"Kalau kita bicara dalam konteks partai-partai politik, sedang ada atau akan ada pembicaraan tentang penundaan pemilu itu tidak sejauh ini, itu yang ada di kami. Artinya, partai-partai politik sejauh ini masih bekerja pada asumsi bahwa pemilu itu on schedule," kata Arsul saat ditemui di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2023).

"Bahwa pemilu itu on schedule, akan berlangsung pada 14 Februari 2024," ucap dia menambahkan.

Itu dikemukakan Arsul sekaligus menjawab pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono yang berbicara ke sejumlah media terkait penundaan Pemilu 2024.

"Saya juga belum mendengar secara langsung dari Pak Mardiono tentang apa yang beliau sampaikan ya ke media," ujar Mardiono.

"Tapi yang saya pahami, sebagaimana juga informasi yang saya dapatkan bahwa di tengah masyarakat juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengusung, mengupayakan penundaan pemilu," kata Wakil Ketua Umum PPP itu.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut, peluang terwujudnya penundaan pemilu bergantung pada sikap partai politik di DPR.

Bamsoet mengatakan, sebagai Ketua MPR, pihaknya hanya memegang palu Sidang Istimewa.

Namun demikian, kata Bamsoet, mekanisme terselenggaranya Sidang Istimewa tidaklah mudah.

“Ya sangat tergantung pada-parpol yang ada di parlemen ini, kalau saya kan cuma megang palu saja,” kata Bamsoet saat ditemui di kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.

Ia meminta persoalan tersebut ditanyakan kepada para ketua umum parpol.

“Ya tanya ketum parpolnya dong,” ujar Bamsoet.

Sebagai informasi, pada Kamis (8/12/2022), Bamsoet kembali menyinggung wacana penundaan Pemilu 2024.

Politikus Partai Golkar ini meminta penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Menurutnya, terdapat potensi yang perlu diwaspadai bangsa dan negara.

Salah satunya, kata Bamsoet, pemilu bisa membuat situasi politik nasional memanas.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Beberapa waktu kemudian, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menegaskan partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Puan mengatakan, Pemilu akan tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Jadi, satu setengah tahun jelang pemilu, kalau ada yang teriak tunda atau perpanjang, menurut saya itu tidak masuk akal. Setuju tidak?" kata Puan dalam acara Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Kota Fraksi PDI-P Seluruh Indonesia, Senin (9/1/2023).