Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian supaya kepala daerah tidak diselidiki dan diperiksa ditengarai akibat dia tidak tuntas menangani dugaan praktik mafia peradilan yang diduga melibatkan polisi ketika masih menjabat sebagai Kapolri.

Sebab mafia peradilan itu yang diduga melibatkan kepolisian sengaja menekan dan memerasa kepala daerah dengan cara diperiksa dan diselidiki ketika mendapat laporan dugaan kerugian negara.

Alhasil, akibat persoalan itu kini justru Tito yang langsung meminta supaya aparat penegak hukum tidak menyelidiki atau memeriksa kepala daerah terkait dugaan korupsi.

"Ketika jadi Kapolri, Tito tidak menyelesaikan persoalan mafia peradilan (yang melibatkan polisi). Saat menjabat sebagai Mendagri, Tito minta penegak hukum tidak menyelidiki kepala daerah," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/2/2023).

"Ini PR yang tidak dikerjakan Tito saat jadi Kapolri, dan kini menjadi persoalan ketika ia menjadi Mendagri," ujar Danang.

Danang mengatakan, dari data yang mereka peroleh terdapat praktik mafia peradilan dengan melibatkan aparat penegak hukum yang diduga memeras kepala daerah.

Modusnya adalah dengan memanggil kepala daerah ketika penyidik menemukan laporan dugaan potensi kerugian negara dalam sebuah proyek atau program yang dilaksanakan.

Sedangkan alasan yang dikemukakan Tito terkait permintaan itu adalah para kepala daerah merasa takut ketika tiba-tiba dipanggil untuk diperiksa, sehingga program-program yang sudah dicanangkan tidak berjalan dan menghambat pembangunan.

Menurut Danang, Tito sebagai mantan Kapolri memahami persoalan itu saat dia masih menjabat.

"Sesungguhnya ini praktik yang meluas. Sebagai mantan Kapolri, Tito Karnavian mestinya mengerti betul persoalan seperti ini," ujar Danang.

Dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan beserta kepala daerah 24 kabupaten di Sulsel pada Jumat (27/1/2023) lalu, Tito kembali menegaskan alasan di balik usulan supaya aparat penegak hukum tidak menyelidiki dan memanggil kepala daerah.

Menurut Tito, pernyataannya didasari oleh banyaknya laporan yang diterima dari kepala daerah.

"Banyak kepala daerah keluhkan pemanggilan APH saat menjalankan program. Program sementara berjalan, namun sudah dipanggil karena hanya adanya laporan. Tentunya, kepala daerah berpikir atau ketakutan menjalankan programnya," kata Tito.

Tidak jalannya program kerja kepala daerah, lanjut Tito, berdampak pada serapan belanja daerah.

Kurangnya serapan belanja daerah tentu berdampak kerugian besar kepada masyarakat.

"Program kerja masih berjalan, tentu belum selesai dan tentunya belum ada hasil audit ataupun kerugian negara. Ini APH sudah memanggil kepala daerah hanya berdasarkan laporan yang diterimanya," ujar dia.

Laporan yang diterima APH, ungkap Tito, dinilai politis. Di mana laporan-laporan yang diterima kebanyakan berasal dari laporan lawan politik kepala daerah tersebut.

"Jangan sampai ketakutan kepala daerah untuk kepada APH karena dipanggil, dipanggil, lidik (penyelidikan), dipanggil, lidik, moril akan jatuh. Harusnya, APH menjadi pendamping kepala daerah dalam menjalankan program kerja untuk kepentingan masyarakat," ujar dia.