Kemendagri Buka Suara soal Usul Peniadaan Pilgub dan Jabatan Gubernur

Staf khusus bidang politik dan media Mendagri, Kastorius Sinaga beranggapan bahwa butuh kajian serius sebagai evaluasi sebelum merealisasikan hal tersebut.

"Terhadap gagasan perubahan di dalam sistem dan hirarkhi pemerintahan daerah diperlukan kajian komprehensif terlebih dahulu," ujar Kastorius kepada Kompas.com, Kamis (2/2/2023).

"Termasuk, kajian komprehensif terhadap pelaksanaan otonomi daerah demi tegaknya NKRI di satu sisi dan semakin berkualitasnya demokrasi dalam hubungannya dengan kepemimpinan di daerah," katanya lagi.

Kastorius mengatakan bahwa Kemendagri terus mengikuti diskursus yang berkaitan dengan efektivitas sistem pemerintahan daerah, termasuk gagasan Muhaimin Iskandar.

Pasalnya, Kemendagri berperan sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melalui berbagai instrumen pemantauan.

"Kemendagri juga secara teratur melakukan evaluasi kinerja kepala daerah, gubernur/bupati/walikota dalam sistem LKPD (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah) yang mencakup variabel dan indikator yang komprehensif," kata Kastorius.

Berbagai hal yang jadi indikator evaluasi antara lain hasil capaian pelaksanaan rencana pembangunan, baik tahunan, menengah, maupun jangka panjang.

"Dari evaluasi-evaluasi tersebut tercermin tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan/fungsi pemerintahan di daerah yang sesuai baik provinsi maupun kabupaten/kota," ujarnya.

Namun demikian, ditanya soal hasil evaluasi Kemendagri atas efektivitas pemerintahan provinsi yang dipimpin gubernur saat ini, Kasto tidak merespons.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengusulkan jabatan gubernur ditiadakan dan pilkada gubernur diakhiri. Menurutnya, itu bagian dari efisiensi birokrasi.

"Pilkada momentumnya, mengakhiri pilkada untuk gubernur. Momentumnya mengakhiri pilkada untuk gubernur (maka) presiden keluarkan perppu, DPR menyiapkan undang-undang," kata Muhaimin kepada wartawan di sela Seminar Kebangsaan di Kampus Unram, Mataram, NTB, Selasa (31/1/2023).

"Di sisi yang lain, gubernur ngumpulin bupati sudah enggak didengar karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah lebih baik dipanggil menteri," kata pria yang juga sempat mengusulkan penundaan Pemilu 2024 itu.

Muhaimin Iskandar menganggap bahwa ketidakefektifan ini membuat posisi gubernur sebaiknya tidak lebih dari administrator saja.

"Kalau sudah administrator, tidak usah dipilih langsung, kalau perlu tidak ada jabatan gubernur. Hanya misalnya selevel dirjen atau direktur dari kementerian. Kemendagri, misalnya, (menugaskan) administrator NTB dari pejabat kementerian," ujar Muhaimin.