Munahar, yang juga sempat mengusulkan adanya buzzer dari MUI DKI Jakarta untuk melindungi Anies dari fitnah dan hoaks, diangkat menjadi Dewan Pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan (Baperan) pada akhir 2022 lalu.
Cholil mengatakan bahwa hal itu termasuk sebagai hak pribadi untuk berpolitik.
"Individunya untuk berpolitik, ya, silakan. Kami tidak membatasi hak politiknya. Sama halnya dengan ketika kita di MUI, banyak anggota anggota di partai tertentu. Hak politik boleh," ujar Cholil kepada wartawan di sela acara Ijtima Ulama Jakarta yang diselenggarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (2/2/2023).
Menurut Cholil, hal itu dapat diterima sepanjang yang bersangkutan tidak menyeret-nyeret MUI sebagai instansi ke dalam politik praktis atau ke kubu tertentu.
Ia menegaskan bahwa MUI tetap netral di tengah arus politik jelang Pemilu 2024, meski mengakui bahwa lembaga tersebut dekat dengan seluruh partai politik peserta pemilu.
"Saya ingin menyampaikan, MUI secara kelembagaan tidak boleh dipakai untuk politik. Ketika menyampaikan politik, tidak boleh membawa-bawa MUI," imbuh dia.
https://nasional.kompas.com/read/2023/02/02/15121571/ketua-mui-dki-relawan-anies-cholil-nafis-hak-politik-pribadi