Gerindra Bakal Lanjutkan IKN jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra memastikan bahwa Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan yang saat ini telah dimulai pekerjaannya bila terpilih pada Pemilihan Presiden 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan hal tersebut di hadapan kader Gerindra di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, saat memulai rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-15 Gerindra.

"Apabila Prabowo diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia pada 2024, maka kebijakan pembangunan akan dilanjutkan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," kata Muzani dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).

Muzani mengatakan, meskipun IKN dibangun di Kalimantan Timur, itu adalah cita-cita lama yang telah menjadi wacana Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno.

"Pahlawan nasional kita Tjlik Riwut pernah menyampaikan ide untuk memindahkan ibu kota kepada Bung Karno ke Kalimantan," jelasnya.

"Dan Bung Karno setuju. Tapi karena kondisi dinamika politik ketika itu tidak memungkinkan, sehingga pembahasan tidak berlanjut. Tapi artinya apa? Bahwa masa depan Indonesia ada di bumi Kalimantan," sambung dia.

Oleh karena itu, Muzani menegaskan kepada semua kader Gerindra untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai basis dukungan kepada Prabowo sebagai capres.

Muzani melanjutkan, tujuan Gerindra ingin menjadikan Prabowo presiden adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Apakah rakyat kita sudah menikmati kekayaan itu? Itu sebabnya Gerindra ingin Prabowo presiden 2024. Karena tujuan kekuasaan yang hendak kami raih nanti hanya satu maksudnya, membuat rakyat Indonesia tersenyum menatap masa depannya," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Dengan menjadikan Prabowo presiden, ia menambahkan, Gerindra berharap agar kekayaan yang ada di seluruh Indonesia dapat dikelola semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Karena itulah Bung Karno pernah berkata, aku tinggalkan kelayaan Indonesia untuk membuat iri dunia, dan kekayaan itu harus orang Indonesia sendiri yang mengelola," jelas Muzani.