3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, menyampaikan 3 rekomendasi kepada pemerintah terkait skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 yang menurun.

"Transparency International Indonesia menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan komitmen antikorupsi, memperkuat check and balances, menegakkan hak atas informasi dan membatasi pengaruh swasta untuk akhirnya membersihkan dunia dari korupsi serta ketidakstabilan yang ditimbulkannya," kata Danang dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Rekomendasi pertama, kata Danang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik, lembaga penyelenggara dan pengawasan Pemilu, serta lembaga penegak hukum harus menjamin prinsip integritas dan antikorupsi.

Kedua, Danang menyarankan supaya pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi antikorupsi.

"Pemerintah bersama pihak swasta harus konsisten dalam membangun sistem antikorupsi," ujar Danang.

Ketiga, lanjut Danang, pemerintah harus menjamin kebebasan sipil dan ruang aspirasi publik dalam pembentukan regulasi hingga implementasi pembangunan.

Dalam laporan yang dipaparkan TII pada Selasa (31/1/2023) kemarin terungkap skor IPK Indonesia pada 2022 adalah 34/100.

Hal itu memperlihatkan penurunan dari pencapaian IPK pada 2021 yang meraih poin 38/100.

Penurunan Skor IPK pada 2022 itu menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.

Menurut Danang, dari analisis singkat tentang IPK Indonesia 2022 disimpulkan terdapat 3 hal yang menjadi sorotan.

"Kedua, indikator politik tidak terjadi perubahan signifikan," ujar Danang.

"Korupsi politik masih marak ditemukan. Jenis korupsi suap, gratifikasi hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik dan pelaku usaha masih lazim terjadi," ucap Danang.

Sedangkan hasil analisis ketiga dari TII adalah upaya melawan korupsi dalam sektor hukum terbukti belum efektif dalam mencegah dan pemberantasan.

"Masih ditemukannya praktik korupsi di lembaga penegakan hukum," ucap Danang.

Danang mengatakan, penurunan skor IPK Indonesia pada 2022 memperlihatkan upaya pemberantasan korupsi berjalan lambat dan tidak mendapat dukungan dari para pemangkut kepentingan.

"Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012," ucap Danang.