Salin Artikel

Jokowi Rapat soal Beras di Istana Tanpa Mentan Syahrul Yasin Limpo

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) soal ketersediaan beras nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (31/1/2023).

Rapat tersebut diikuti tiga pejabat, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo. Namun, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak tampak hadir di istana.

Hal itu sebagaimana pantauan wartawan yang menunggu kehadiran para menteri di area pilar belakang Istana Negara.

Hingga rapat berakhir, tidak tampak kehadiran Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Akan tetapi, Zulkifli Hasan, Budi Waseso dan Arief Prasetyo tampak bersama-sama usai ratas selesai.

Menurut Budi Waseso, yang diundang dalam rapat kali ini hanya mereka bertiga.

“Ya yang diundang saya cuma bertiga urusan beras ya, ini kan soal penyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi saat ditanya wartawan.

Dia menjelaskan, kehadirannya sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar.

Kemudian, Zulkifli Hasan bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras. Adapun Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.

Saat ditanya mengapa Menteri Syahrul tak diundang, Budi menyatakan tidak tahu.

Dia pun enggan berkomentar saat ditanya apakah ada kaitannya dengan reshuffle kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu (1/2/2023).

“Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi.

Diketahui, isu reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin semakin menguat jelang hari Rabu Pon, 1 Februari 2023 atau esok hari.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya Rabu Pon digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya.

Presiden Jokowi sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir. Namun, dia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu.

Sementara itu, PDI-P selaku partai yang menaungi Jokowi sekaligus partai pengusungnya terus mendesak agar menteri dari Partai Nasdem untuk dievaluasi.

Menteri-menteri yang dimaksud yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan dari PDI-P awalnya menguat lantaran Partai Nasdem menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024.

Partai Nasdem pun menyatakan, jika ada kebijakan dari menteri kader partainya yang tak sesuai dengan keinginan PDI-P, lebih baik disampaikan langsung secara tertutup pada Presiden Joko Widodo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/14580921/jokowi-rapat-soal-beras-di-istana-tanpa-mentan-syahrul-yasin-limpo

Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke