Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 98 Juta Sudah Hitung Penurunan Biaya Masyair 30 Persen

Biaya masyair atau armuzna merupakan paket layanan haji yang terselenggara dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

"Tahun ini sudah kita nego, Menag (Yaqut Cholil Qoumas) terus komunikasi dengan menteri haji di sana dengan jajarannya, (biaya) masyair turun 30 persen," kata Saiful dalam diskusi daring "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Saiful mengungkapkan, biaya masyair ini naik sejak tahun 2022 dari sekitar 1.800 riyal ekuivalen Rp 7,22 juta (kurs Rp 4.015), menjadi 5.656 riyal atau Rp 22,71 juta.

Setelah dilakukan negoisasi, biayanya turun menjadi 4.632,87 riyal atau turun sekitar 1.024 riyal untuk tahun 2023.

"Jadi, yang turun 30 persen itu masyair dari 5.000-an riyal menjadi sekitar 4.000 sekian riyal, hanya turun 1.024 riyal. Tapi yang lain masih tetap. Akhirnya, kita mengusulkan Rp 98 juta, setelah melihat yang jadi masukan para ahli dan hasil Rakernas terkait nilai manfaat," ujar Saiful.

Saiful mengatakan, kenaikan biaya masyair di tahun lalu membuat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan nilai manfaat hingga 59 persen kepada jemaah haji tahun berjalan.

Sebab, kenaikan biaya ini diumumkan Arab Saudi sekitar seminggu sebelum kloter pertama jemaah haji Indonesia terbang.

Namun, untuk tahun ini, pemerintah mengusulkan untuk menormalisasi pemberian nilai manfaat menjadi 30 persen.

Dengan demikian, jemaah haji menanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar 70 persen menjadi Rp 69.193.733 dari total BPIH sebesar Rp 98.893.909.

Bipih itu naik Rp 30 juta per jemaah dari Rp 39,8 juta di tahun 2022. Sedangkan 30 persen sisa BPIH akan dibayar dari nilai manfaat pengelolaan dana haji BPKH sebesar Rp 29.700.175.

Saiful mengatakan, normalisasi persentase antara biaya yang dibebankan kepada jemaah dan nilai manfaat dilakukan agar ada keseimbangan dan keadilan di BPKH. Sehingga, nilai manfaat diberikan bukan hanya kepada jemaah haji berangkat, tetapi juga jemaah haji tunggu.

"Harus kita lihat bagaimana kelanjutan dan keadilan untuk para jemaah. Maka pemerintah memutuskan 70 persen dibebankan oleh jemaah dan 30 persen menjadi nilai manfaat. Ini menjadi persoalan karena (Bipih yang dibebankan kepada) jemaah akan naik jadi Rp 69 juta sekian," katanya.

Menurutnya, keputusan nominal BPIH tahun 2023 akan keluar sekitar bulan Februari 2023.

"Usulan Kemenag atas nama pemerintah sudah melalui kajian, tapi tidak menutup kemungkinan karena komisi VIII akan meninjau di Arab dan akan terjadi diskusi panjang, Insya Allah ini masih bisa terjadi tarik ulur dan sebagainya untuk menuju titik final pasnya nanti berapa," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengungkapkan, untuk warga domestik, Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M.

Paket pertama mulai 10.596-11.841 riyal atau sekitar Rp 43 juta-Rp 48 juta; paket kedua mulai 8.092-8.458 riyal atau sekitar Rp 33 juta-Rp 34,5 juta; dan paket ketiga mulai 13.150 riyal atau sekitar Rp 53,6 juta.

Saudi menawarkan juga paket keempat, mulai 3.984 riyal atau sekitar Rp 16 juta, tetapi tidak ada layanan di Mina. Hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah.

“Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini, alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30 persen dan itu sangat signifikan,” kata Hilman.

"Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya," ujar Hilman.

Selain itu, penyusunan usulan BPIH memperhatikan komponen kurs dollar (AS) dan kurs Riyal (SAR).

Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp 15.300 untuk kurs 1 dollar AS, dan Rp 4.080 untuk kurs 1 riyal.

Pada tahun 2022, kurs riyal yang digunakan adalah Rp 3.846 dan kurs dollar AS tahun 2022 Rp 14.425.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur.

“Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” kata Hilman.