Salin Artikel

Pimpin Rapat Pasca-PPKM Dicabut, Jokowi: Saya Lihat Wisatawan Mulai Banyak

Dalam ratas kali ini, Presiden meminta laporan terkait aktivitas ekonomi dan pariwisata pasca-pencabutan PPKM di seluruh Indonesia.

"Siang hari ini rapat terbatas akan membahas mengenai aktivitas ekonomi dan pariwisata pasca-pencabutan PPKM. Di lapangan saya lihat kalau untuk wisatawan, melihat di Manado karena sudah mulai banyak wisatawan," ujar Jokowi saat membuka ratas.

"Di Bali mulai pesawat-pesawat datang bawa wisatawan, juga wisatawan lokal juga sangat terlihat sekali," kata dia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta laporan dari Menparekraf Sandiaga Uno soal kondisi riil pariwisata setelah PPKM resmi dicabut.

Selain itu, Presiden meminta ada laporan di bidang investasi pariwisata.

"Utamanya Labuan Bajo, Mandalika, juga di Toba dan keempat di Likupang," ujar dia.

Kepala Negara mengatakan, berkaitan dengan ekonomi, kementerian terkait harus memperhatikan kondisi inflasi.

Jokowi juga meminta agar kenaikan barang dan jasa diwaspadai.

"Kenaikan harga-harga barang dan jasa saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama urusan beras, kedua berkaitan dengan minyak, minyak goreng dilihat betul," ucap dia.

Terakhir, Jokowi meminta kepada Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan laporan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan di 2023.

"Terutama terobosan dalam meningkatan investasi," kata Jokowi.

Adapun ratas pada Senin siang dihadiri sejumlah menteri terkait, antara lain Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Inveatasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Selain itu, hadir Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkominfo Johnny G Plate, Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/30/14303481/pimpin-rapat-pasca-ppkm-dicabut-jokowi-saya-lihat-wisatawan-mulai-banyak

Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke