Salin Artikel

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengalokasikan 9,3 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai jenis dan merek vaksin, termasuk vaksin produksi dalam negeri, vaksin merah putih seperti Indovac dan Inavac.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, 9,3 juta dosis vaksin tersebut disediakan untuk vaksinasi primer dan booster, termasuk untuk dosis keempat atau booster kedua.

"(Sebanyak) 9,3 juta dosis vaksin untuk semua, vaksinasi primer dan booster 1 dan 2," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/1/2023).

Nadia mengungkapkan, dosis vaksinasi booster kedua akan diberikan sesuai sasaran, yakni berusia di atas 18 tahun dan sudah lebih dari 6 bulan mendapatkan vaksinasi booster pertama.

"Dosisnya sesuai sasaran. Tapi yang pasti, yang baru dosis booster 1 kan 68 juta (orang)," tutur Nadia.

Sementara itu, Juru Bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril mengungkapkan, tiket vaksinasi booster kedua telah didistribusikan secara bertahap.

Distribusi dilakukan kepada kurang lebih 54 juta masyarakat umum yang sudah booster pertama, eligible (sudah melewati 6 bulan) untuk mendapatkan tiket booster kedua.

Oleh karena itu ia mengimbau, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan tiket segera mendatangi sentra vaksinasi terdekat.

''Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan tiket, segera datang ke fasyankes atau pos vaksinasi terdekat di daerah masing-masing,'' tuturnya.

Sebagai informasi, pemberian booster kedua dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi untuk meningkatkan titer antibodi dan memperpanjang perlindungan. Hal ini sesuai dengan Imendagri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi Menuju Endemi.

Sementara itu, mekanisme pemberiannya tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/380/2023 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Kelompok Masyarakat Umum yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022.

Mengingat pentingnya pemberian vaksinasi booster, Syahril menghimbau kepada seluruh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota, agar segera melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster kedua di daerahnya masing-masing.

''Dengan demikian, target minimal 70 persen masyarakat sudah mendapat dosis primer lengkap dan minimal 50 persen masyarakat sudah mendapat vaksinasi dosis booster dapat segera tercapai,'' jelas Syahril.

1. Kombinasi untuk booster pertama Sinovac, dosis kedua:

Astra Zeneca - separuh dosis (0,25 ml)

Pfizer - separuh dosis (0,15 ml)

Moderna - dosis penuh (0,5 ml)

Sinopharm - dosis penuh (0,5 ml)

Sinovac - dosis penuh (0,5 ml)

Zifivax - dosis penuh (0,5 ml)

Indovac - dosis penuh (0,5 ml)

Inavac - dosis penuh (0,5 ml)

2. Kombinasi untuk booster pertama Astra Zeneca, dosis kedua:

Moderna - separuh dosis (0,25 ml)

Pfizer - separuh dosis (0,15 ml)

Astra Zeneca - dosis penuh (0,5 ml)

3. Kombinasi untuk booster pertama Pfizer, dosis kedua:

Pfizer - dosis penuh (0,3 ml)

Moderna - separuh dosis (0,25 ml)

Astra Zeneca - dosis penuh (0,5 ml)

4. Kombinasi untuk booster pertama Moderna, dosis kedua:

Moderna - separuh dosis (0,25 ml)

Pfizer - separuh dosis (0,15 ml)

5. Kombinasi untuk booster pertama Janssen (J&J), dosis kedua:

Janssen - dosis penuh (0,5 ml)

Pfizer - dosis penuh (0,3 ml)

Moderna - separuh dosis (0,25 ml)

6. Kombinasi untuk booster pertama Sinopharm, dosis kedua:

Sinopharm - dosis penuh (0,5 ml)

Zifivax - dosis penuh (0,5 ml)

7. Kombinasi untuk booster pertama Covovax, dosis kedua:

Covovax - dosis penuh (0,5 ml)

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/30/10342361/akselerasi-vaksinasi-booster-kedua-kemenkes-sediakan-93-juta-dosis

Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke