Saat Mantan (Pejabat) Susah "Move On"

POSISI mantan itu kerap dianggap “menyakitkan” serta terbuang. Dia dianggap “bekas” yang tidak terpakai lagi. Jasa-jasa dan kebaikan masa lalu hilang begitu saja, seolah tidak dianggap pernah ada.

Mantan dianggap pelengkap dan “kecelakaan” sejarah. Mantan adalah “sampah” yang harus dijauhkan.

Padahal jika dinilai dengan “baik-baik saja” tidak sedikit mantan yang begitu berjasa dalam penggal kehidupan. Mantan berjasa dalam mengantarkan tahap kebaikan mengingat apa yang ada di era sekarang tidak terlepas dari kontribusi masa lalu.

Mantan malah bisa membimbing penggantinya untuk paham kesalahan di masa lalu. Meneruskan apa yang sudah dilakukan mantan dan memperbaiki ke arah yang lebih baik. Mantan harus seiring sejalan dengan penggantinya.

Kisah mantan yang tidak “legowo” dengan penggantinya, tidak saja dalam kisah percintaan, tetapi juga berlaku di ranah politik.

Bekas Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar mencoreng terminologi “mantan” menjadi negatif usai dirinya “membimbing” para residivis di Lembaga Pemasyarakatan Sragen untuk menggangsir rumah dinas wali kota penggantinya, 12 Desember 2022 lalu.

Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar ditangkap polisi karena menjadi otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso.

Samanhudi Anwar padahal masih berstatus bebas bersyarat usai menjalani masa hukuman 4 tahun 4 bulan penjara di Lapas Sragen.

Samanhudi Anwar sepertinya melupakan kisah persahabatan dirinya dengan wali kota penggantinya yang bernama Santoso. Ikatan mereka terpatri sejak Samanhudi Anwar menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blitar dan Santoso mengemban sebagai Sekretaris Dewan periode 2014-2015.

Hubungan itu terus berlangsung ketika Samanhudi Anwar yang di Blitar dikenal memiliki simpatisan militan di PDIP menggaet Santoso menjadi wakil wali kota Blitar selama dua periode, dari 2010 hingga 2015 dan 2015 – 2019.

Hubungan romantisme antara ke duanya harus usai saat Samanhudi Anwar “dicokok” Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2018 karena tersandung kasus suap proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Blitar.

Santoso “naik” menjadi pengganti wali kota dan Samanhudi melanjutkan “karir" di hotel prodeo.

Relasi Samanhudi Anwar dengan Santoso menjadi saling ”ghosting” terlebih Samanhudi terlanjur susah “move on” usai putranya Henry Pradipta Anwar tidak mendapat rekomendasi dari PDIP untuk maju di Pemilihan Walikota (Pilwali) Blitar 2019 (Detik.com, 29 Januari 2023).

PDIP yang menjadi basis massa Samanhudi Anwar selama berkarir di politik justru memberikan “restu” untuk maju di Pilwali kepada Santoso.

Padahal di awal Samanhudi maju di Pilwali bersama Santoso, hampir semua partai politik memberikan suaranya untuk pasangan tersebut.

PDIP yang berkoalisi dengan Gerindra, Demokrat PPP dan Hanura berhasil memenangkan Pilwali Blitar 2019 dan putra Samanhudi Anwar yang berpasangan dengan Yasin Hermanto serta di-back up Golkar, PKB dan PKS justru “keok”.

Tidak itu saja, Henry Pradipta Anwar yang diharapkan Samanhudi bisa melanjutkan karir politik ayahnya di kandang Banteng juga “kandas” di perebutan kursi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Blitar.

Samanhudi merasa kesal karena tidak ada bantuan dari Santoso. Ada bara “kekesalan” dan semacam dendam politik dari Samanhudi Anwar sang mantan terhadap penggantinya, Wali Kota Santoso (Detik.com, 29 Januari 2023).

Dari Santoso kita belajar arti bagaimana sang pelanjut menghormati dan tetap menghargai “sang mantan”.

Walau dirinya sempat diikat dan menerima tendangan bertubi-tubi dari para perampok serta istrinya diancam akan disakiti, uang simpanan dan perhiasan senilai Rp 400 juta digondol maling “didikan” sang mantan, tetapi dirinya tetap bersabar.

Santoso tetap berharap “sang mantan” bisa memperbaiki perilakunya. Dirinya menganggap tidak ada masalah dan memiliki persoalan pribadi dengan Samanhudi Anwar.

Pihaknya menyerahkan urusan pidana kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus perampokan yang menggegerkan tanah air.

Santoso mengakui berkat Samanhudi Anwar, karir politiknya menjadi terasah dan belajar dari jejak kepemimpinan Samanhudi.

Rumah dinas Wali Kota Blitar hanya berjarak “sepelmparan” batu dengan Mapolres Blitar. Aksi perampokkan tersebut terkesan “rapih” karena berhasil mengetahui titik lemah pengamanan rumah dinas wali kota yang hanya dijaga personel satuan polisi pamong praja.

Butuh waktu sebulan lebih polisi mengungkap kasus “mantan” untuk membuatnya terang benderang.

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang “tanggal” posisinya di partai berlambang Kabah karena kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama justru diperlakuan terhomat oleh partainya.

Selepas dari penjara, Rommy – sapaan akrabnya, didapuk oleh partainya menjadi ketua majelis pertimbangan dewan pimpinan pusat. Posisi yang sangat strategis, seakan melupakan jejak kesalahan yang pernah dilakukannya.

Rommy yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, 15 Maret 2019, saat akan menerima “setoran’ dari orang yang ingin mendapat jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Sempat terjadi adegan mirip “drama Korea” akhirnya KPK bisa membekuk Rommy tanpa perlawanan.

Praperadilan yang dilayangkan kubu Rommy atas proses penyadapan dan penangkapan yang dilakukan KPK dimentahkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Vonis yang diterima Rommy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “menyunat” tuntutan dari jaksa KPK. Semula Rommy dituntut 4 tahun penjara, namun akhirnya “hanya” dihukum dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Masih tidak terima dengan hukuman penjara dua tahun, Rommy mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kembali “mengkorting” masa hukuman Rommy tinggal setahun.

KPK yang mengajukan kasasi atas putusan banding pada 28 April 2020 ternyata “dicuekkin” hakim dan Rommy bisa menghirup udara bebas pada Maret 2020 (Tempo.co, 4 Januari 2023).

Di tengah prediksi sejumlah lembaga survei dan amatan pengamat yang memperikirakan suara PPP akan terjun bebas di Pemilu 2024 serta terancam keluar dari Senayan, langkah PPP kembali “mengkaryakan” sang mantan dianggap sebagai langkah berani.

PPP bertumpu pada alasan yuridis formal, yakni Rommy sudah selesai menjalani masa hukumannya dengan baik. Tuntutan penjara 4 tahun terhadap Rommy masih di bawah 5 tahun dari ketentuan Mahkamah Konstitusi tentang pencabutan hak politik.

Lagipula tidak ada diktum putusan hukum terhadap Rommy yang mencabut hak politiknya (Kompas.com, 02/01/2023).

PPP malah tidak mempertimbangkan kesan publik akan kader-kader “bersih” dan antikorupsi harus menjadi wajah partai yang modern dan disukai kalangan milenial. Walau Rommy “hanya” mengutip Rp 225 juta dari para “pendonor” berharap jabatan.

Bagaimana dengan mantan yang lain?

Kisah mantan dengan pelanjutnya, sepertinya juga berlangsung “turun-naik” di pelataran nasional, yakni di antara para pemimpin RI-1.

Kisah “kebengisan” dan “kekejaman” Soeharto terhadap Mantan Presiden RI pertama Soekarno banyak saya dengar langsung dari tokoh-tokoh bangsa yang menjadi narasumber penelitian disertasi saya sepanjang 2005 – 2010.

Soekarno tidak bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang layak selama masa tahanan di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto Jakarta sebelum wafatnya.

Untuk urusan cukur jenggot yang sudah usang tidak pernah diganti hingga obat-obatan yang jarang diberikan dengan rutin, adalah “layanan” yang diterima Soekarno.

Tidak bisa dikunjungi anak-anaknya sehingga Megawati kecil harus “berpura-pura” masuk duluan ke dokter gigi yang merawat Soekarno agar bisa berjumpa dengan ayahnya.

Kita juga bisa melihat relasi yang tidak harmonis ketika secara tiba-tiba BJ Habibie didapuk menjadi Presiden usai Soeharto lengser. Hingga Soeharto wafat, BJ habibie belum bisa bertemu lagi dengan Soeharto.

Megawati tetap bersahabat dengan penuh kasih walau awalnya Abdurrahman Wahid tidak bisa menerima langkah pengunduran dirinya.

Demikian juga hubungan BJ Habibie dengan Megawati juga terjalin akrab, layaknya kakak dan adik. Bahkan antara Megawati dengan Joko Widodo sudah seperti antara ibu dan anak.

Megawati begitu meratap sedih saat Jokowi menjadi sasaran “serangan” politik yang penuh kedengkian dari rival-rivalnya.

Relasi antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati atau dengan Jokowi pun sepertinya dinilai publik kurang terjalin “mesra”.

SBY dan kader-kader di Demokrat serta sebaliknya kader-kader PDIP juga kerap saling membanding-bandingkan capaian dan prestasi antara “sanjungannya” masing-masing.

Hubungan mantan dengan penerusnya dalam blantika perpolitikan nasional memang kerap berjalan “tidak baik-baik saja”.

Tidak saja di negeri ini, di negara adi daya seperti Amerika Serikat pun terus berjalan “adem-adem panas”.

Donald Trumph selalu mengejek penggantinya Joe Biden sebagai pria jompo yang tidak sanggup menapak tangga pesawat Air Force One hingga pria renta yang tidak sanggup memasang masker penutup wajahnya sendiri.

“Kalau untuk cinta kita memang wajib “baperan” atau terbawa perasaan sebab cinta memang membutuhkan ikatan perasaan. Tetapi di politik, kita harus buang jauh-jauh “baperan” karena begitu proses politik telah usai maka kita semua sama kembali. Kita semua adalah sama dan bersaudara” – Ari Junaedi.

Saya berkhidmat dari sosok Agus Salim, tokoh Sumatera Barat yang pernah menjabat menteri luar negeri pasca-Indonesia merdeka. Oleh lawan-lawan politiknya, saat Agus Salim berpidato di forum resmi kerap diejek dengan suara kambing, “embeek-embeek-embeek”.

Agus Salim tidak marah malah dia berpidato dengan lugas. “Tunggu sebentar. Sungguh menyenangkan, kambing-kambing pun mendatangi ruangan ini untuk mendengarkan pidato saya. Sayang mereka kurang mengerti bahasa manusia sehingga menyela dengan cara yang kurang pantas. Saya sarankan kepada mereka keluar ruangan, sekadar makan rumput di lapangan. Kalau pidato saya untuk manusia ini selesai, mereka akan dipersilahkan masuk kembali dan saya berpidato dalam bahasa kambing untuk mereka,” – (Asvi Warman Adam dalam Membongkar Manipulasi Sejarah, 2009).